Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,5 T Untuk Ini

AKURAT.CO Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengusulkan tambahan anggaran IKN di 2024 sebesar Rp3,569 triliun ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI hari ini, Selasa, 18 Maret 2024. Dijelaskan, porsi terbesarnya akan mengalir ke Deputi Bidang Sarana dan Prasarana senilai Rp2,175 triliun untuk mengelola sarana dan prasarana tersebut.

"Mungkin kami ingin mengajukan beberapa tambahan anggaran, utamanya untuk menampung atau mengelola dari fasilitas infrastruktur, sarana/prasarana yang nantinya akan diserahterimakan kepada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang di sela rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).

Baca Juga: Ridwan Kamil: Bandara IKN Bakal Rampung di 2024

Senada, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyepakati empat butir kesimpulan dalam rapat tersebut.

Pertama, Komisi II DPR RI mendukung tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dari mulai tahapan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan.

"Sehingga, tidak menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal,” ujar Doli.

Dilanjutkannya, Komisi II DPR RI meminta kepada OIKN agar menegaskan kembali fungsi ibukota negara sebagai pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi bisnis. Sehingga perencanaan dan pembangunan IKN (Ibukota Nusantara) lebih strategis dan terarah sesuai dengan visi dan misi IKN.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI juga meminta OIKN agar investasi dan pembiayaan pembangunan IKN diantisipasi dan tidak berpotensi pada peningkatan utang dan membebani keuangan negara dalam waktu jangka panjang.

Keempat, Komisi II DPR RI meminta agar OIKN dapat memberikan progres akhir terhadap pembangunan IKN sebelum Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres tentang pemindahan ibu kota dari daerah khusus ibukota DKI Jakarta sebagaimana amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 21 tahun 2023.