Menteri PU Dody Hanggodo Segera Rilis Aturan Larangan Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan rencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah di wilayah DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk menekan laju penurunan muka tanah yang terjadi semakin parah, terutama di pesisir Utara Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung langkah ini, mengingat eksploitasi air tanah yang masif berkontribusi signifikan terhadap penurunan permukaan tanah.

"Penurunan muka tanah menjadi masalah serius, terutama di wilayah tengah kota yang mengalami eksploitasi air tanah berlebihan. Kondisi ini menyebabkan penurunan tanah secara drastis," ungkap Dody, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dody menambahkan, sebelum peraturan resmi diberlakukan, Kementerian PUPR akan terlebih dahulu memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk distribusi air permukaan di seluruh wilayah Jakarta.

Sebagai solusi, pemerintah akan memanfaatkan air permukaan yang bersumber dari beberapa bendungan besar, seperti Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian. Nantinya, masyarakat Jakarta diharapkan tidak lagi menggunakan air tanah, melainkan beralih sepenuhnya ke air permukaan yang lebih berkelanjutan.

"Pasokan air akan kami tingkatkan dari Jatiluhur dan bendungan lainnya, termasuk Karian. Tujuan akhirnya adalah agar seluruh warga DKI berhenti menggunakan air tanah," jelas Dody.

Demi mempercepat penyediaan air permukaan ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendistribusian air, termasuk sambungan pipa air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke rumah-rumah warga.

"Kami akan meningkatkan kapasitas air yang masuk ke kota dan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun jaringan distribusi ke rumah-rumah penduduk," tambahnya.

Dody menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menyediakan air bersih secara merata. Salah satu fokus kolaborasi ini adalah memperluas sambungan pipa PDAM, sehingga seluruh rumah tangga di Jakarta dapat terakses air bersih tanpa harus mengandalkan air tanah.

Di sisi lain, peringatan terkait dampak serius penurunan tanah juga disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengungkapkan bahwa wilayah Muara Baru mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan, mencapai 10 sentimeter per tahun.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun, wilayah ini bisa mengalami penurunan hingga satu meter. Padahal, Muara Baru dihuni oleh hampir 20.000 kepala keluarga di lahan seluas 170 hektare, yang semakin rentan terdampak banjir rob.

“Jika kondisi ini tidak segera diatasi, ancaman banjir rob dapat semakin parah dan membahayakan puluhan ribu keluarga yang tinggal di wilayah pesisir Jakarta,” kata AHY.

Ia berharap pemerintah dapat mempercepat langkah-langkah untuk menangani persoalan ini demi keamanan dan keberlanjutan Jakarta di masa depan. Masalah penurunan tanah akibat penggunaan air tanah di Jakarta bukanlah isu baru.

Pengambilan air tanah dalam jumlah besar tidak hanya mengakibatkan penurunan muka tanah tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan ekosistem lingkungan. Beberapa pakar memproyeksikan bahwa jika masalah ini tidak ditangani segera, wilayah Jakarta Utara akan semakin terancam oleh banjir dan kerusakan infrastruktur.

Kementerian PUPR juga berencana untuk mengembangkan sistem drainase yang lebih efisien di wilayah pesisir guna mengurangi risiko banjir. Drainase ini akan terintegrasi dengan sistem distribusi air permukaan agar wilayah pesisir tetap aman dari genangan air laut dan rob.

Dengan larangan penggunaan air tanah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan lingkungan serta meminimalisasi risiko penurunan muka tanah yang dapat berdampak serius pada infrastruktur dan kehidupan masyarakat Jakarta.