BSPS Jatim 2026 Melejit 10 Kali Lipat, 33 Ribu Rumah Diperbaiki

AKURAT.CO Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur melonjak tajam pada 2026.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat jumlah penerima mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK), naik lebih dari 10 kali lipat dibandingkan realisasi 2025 yang sekitar 3.000 unit.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan lonjakan ini menjadi bagian dari percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus stimulus ekonomi berbasis komunitas.

“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Baca Juga: Auditor BPKP Tegaskan Kerugian Negara dalam Korupsi Pengadaan Chromebook Mencapai Rp2,1 Triliun

Setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan Rp20 juta per unit. Rinciannya Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

Dengan total 33 ribu unit, nilai stimulus yang digelontorkan mencapai sekitar Rp660 miliar di Jawa Timur pada 2026.

Pemerintah juga memperkirakan dampak langsung terhadap tenaga kerja. Jika satu unit rumah dikerjakan oleh tiga pekerja, maka program ini berpotensi menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja.

“Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat,” kata Maruarar.

Di Surabaya sendiri, dari total sekitar 1.200 penerima, sebanyak 600 unit telah terverifikasi hingga awal Mei 2026 dan ditargetkan dipercepat.

Program ini turut dikawal DPR RI Anggota Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan dukungan terhadap percepatan BSPS sebagai bagian dari kebijakan pro-rakyat pemerintah.

Baca Juga: Kemendari dan Kementerian PKP Kolaborasi Bangun Hunian Tetap untuk Korban Bencana di Tapteng

BSPS merupakan program nasional yang telah berjalan sejak era sebelumnya, dengan fokus pada peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini berbeda dari bantuan rumah gratis karena bersifat stimulan, bukan pembiayaan penuh.

Secara historis, alokasi BSPS cenderung terbatas dan tersebar. Namun pada 2026, pemerintah mempercepat program ini sejalan dengan target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP sebelumnya juga menyatakan sekitar 90,55% anggaran 2026 difokuskan pada belanja fisik, termasuk program perumahan dan kawasan permukiman.

Lonjakan di Jawa Timur menjadi salah satu realisasi terbesar secara regional dalam implementasi program tersebut.

Skala peningkatan BSPS tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memicu efek berganda (multiplier effect) pada ekonomi lokal.

Distribusi anggaran Rp660 miliar berpotensi mengalir langsung ke sektor riil seperti toko bahan bangunan, tukang dan pekerja konstruksi informal hingga kepada usaha mikro di sekitar lokasi pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar, khususnya bagi pelaku usaha ultra mikro.

Data lapangan menunjukkan banyak penerima manfaat, terutama perempuan, memiliki usaha kecil dengan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Intervensi BSPS diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dari sisi hunian dan pendapatan.