Hambatan Rumah Subsidi Dipangkas, MBR Lebih Mudah Akses FLPP

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus membangun rumah subsidi, tetapi juga memangkas berbagai hambatan administrasi agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah memiliki hunian. 

Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau Perumahan Griya Kanigoro Residence II di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Dalam kunjungan itu, Maruarar memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi berjalan sesuai standar sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Baca Juga: Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 25,27 Persen, Bedah Rumah Dominasi Belanja

Dirinya didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Maruarar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Blitar yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menekan biaya awal kepemilikan rumah.

"Rumahnya bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah menggratiskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi, sehingga program ini perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak," kata Maruarar dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Perumahan Griya Kanigoro Residence II sendiri mulai dibangun pada 2023 dan rampung seluruhnya pada awal 2026. Sebanyak 135 unit rumah subsidi dibangun dengan tipe 36 di atas lahan seluas 60 meter persegi. Hunian tersebut menggunakan dinding hebel, lantai keramik, atap genteng, serta fondasi batu gebal.

Di lokasi yang sama, Maruarar juga berdialog dengan salah seorang penghuni, Zainal. Pemilik usaha warung makan itu mengaku memperoleh rumah subsidi melalui skema FLPP tanpa mengalami kendala dalam proses pengajuan. Dengan uang muka yang terjangkau, ia kini mencicil rumah sekitar Rp1,5 juta per bulan dengan tenor 10 tahun.

"Bangunannya bagus, airnya lancar, lingkungan juga bersih, pengelolaan sampahnya baik, dan sampai sekarang tidak pernah banjir. Proses pengajuan rumah subsidi juga tidak ada kendala," ujar Zainal.

Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah melalui berbagai insentif bagi MBR, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG agar masyarakat lebih mudah memiliki rumah pertama.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut pemerintah juga memperluas akses rumah subsidi melalui kebijakan terbaru. Salah satu perubahan penting ialah masyarakat tidak lagi diwajibkan memiliki KTP yang sesuai dengan lokasi rumah subsidi yang dibeli.

"Melalui SKB dua menteri, masyarakat kini memperoleh kemudahan berupa pembebasan BPHTB dan PBG sesuai kriteria MBR. Selain itu, masyarakat tidak lagi diwajibkan memiliki KTP sesuai domisili rumah subsidi yang dibeli sehingga aksesnya menjadi lebih luas," ujar Heru.

Dengan aturan tersebut, warga ber-KTP Kabupaten Blitar dapat membeli rumah subsidi di Kota Blitar maupun sebaliknya. Bahkan masyarakat dari daerah lain tetap dapat membeli rumah subsidi selama memenuhi persyaratan sebagai MBR.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat Program 3 Juta Rumah sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan pasokan rumah di Indonesia. 

Berdasarkan data resmi Kementerian PKP dan BP Tapera, skema FLPP menjadi instrumen utama pemerintah dalam membantu MBR memperoleh pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap dan cicilan jangka panjang.

Sementara pembebasan BPHTB dan PBG diharapkan mampu memangkas biaya awal kepemilikan rumah yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi calon pembeli.