Kebut 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait Pelajari Model China

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia mulai mencari cara baru untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.

Kali ini, bukan hanya melalui tambahan anggaran atau pembangunan rumah subsidi, melainkan dengan mempelajari pengalaman China dalam mengatasi backlog perumahan, mulai dari penyediaan lahan, sistem pembiayaan, hingga teknologi konstruksi.

Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Menteri Perumahan China, Ni Hong di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu Malam (29/7/2026). 

Baca Juga: BPN: Program 3 Juta Rumah Dihambat Mafia Tanah

Pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam itu difokuskan pada pertukaran pengalaman kedua negara dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

Maruarar mengatakan Indonesia ingin memanfaatkan pengalaman China yang selama beberapa dekade membangun kawasan permukiman dalam skala besar. 

Menurutnya, setiap negara memiliki pendekatan yang bisa menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat kebijakan nasional.

"Kami membahas secara mendalam bagaimana masing-masing negara menangani backlog perumahan, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, teknologi, hingga pembangunan kawasan permukiman. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan rumah yang layak," ujar Maruarar.

Ara menjelaskan penyediaan rumah tidak dapat dilakukan hanya dengan membangun unit hunian semata. Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan, kepastian hukum atas tanah, hingga lingkungan permukiman yang layak.

Karena itu, pemerintah terus mengintegrasikan berbagai program yang sudah berjalan, mulai dari rumah subsidi tapak dan rumah susun, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi melalui PNM Mekaar.

Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menjalankan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan.

"Bagi kami, rumah bukan hanya bangunan. Masyarakat juga harus memiliki kepastian hak atas tanah, memiliki akses terhadap pembiayaan, dan tinggal di lingkungan yang sehat. Karena itu seluruh program pemerintah saling melengkapi," kata Maruarar.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kementerian PKP juga mulai mengarahkan pembangunan kawasan perumahan yang lebih berkelanjutan. 

Salah satunya melalui kebijakan penanaman satu pohon di setiap rumah subsidi yang dibangun serta penyusunan sistem pengelolaan sampah di kawasan permukiman.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menekankan pentingnya kebijakan yang disusun berdasarkan data. 

Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat informasi by name by address mengenai masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus memastikan bantuan perumahan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain membahas kebijakan, kedua negara juga bertukar pengalaman mengenai sistem pertanahan, teknologi konstruksi, hingga model pembiayaan perumahan yang dinilai dapat mempercepat penyediaan hunian.

Meski membuka peluang kerja sama yang luas, Maruarar menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan industri dalam negeri. 

Ara juga memastikan material bangunan produksi nasional akan menjadi pilihan utama sepanjang mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

"Kalau bahan bangunan seperti semen, pasir, cat, maupun material lainnya tersedia di Indonesia dengan kualitas yang baik, tentu kami meminta menggunakan produk Indonesia. Kerja sama harus memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus mendukung industri nasional," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan China, Ni Hong mengatakan, Indonesia merupakan mitra strategis bagi China dalam pengembangan sektor perumahan. 

Ni Hong menyebut kedua negara memiliki peluang besar untuk memperluas kolaborasi, baik dalam pengembangan teknologi maupun pembangunan kawasan perkotaan.

Menurut Ni Hong, pemerintah China juga siap mendorong perusahaan-perusahaannya berbagi pengalaman dan teknologi yang dimiliki dengan tetap menyesuaikan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

"Kami ingin saling belajar dan bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi kedua negara. Saya yakin kerja sama ini akan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan," ujar Ni Hong.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan China sepakat membangun mekanisme koordinasi yang lebih intensif agar hasil pembahasan dapat segera diterjemahkan menjadi program konkret. 

Fokus kerja sama diarahkan pada percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah melalui penguatan sistem pembiayaan, penyediaan lahan, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kerja sama bilateral tidak berhenti pada penandatanganan kesepahaman, melainkan menghasilkan kebijakan yang mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus membantu mengurangi backlog perumahan di Indonesia.