Industri Reasuransi Terkendala Modal

Industri ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait dengan modal. "Bagaimana dengan bisnis reasuransi saat ini? Apakah masih tertekan? Jujur, memang masih. Karena dalam industri reasuransi, ada dua hal penting: kapasitas modal dan kapabilitas atau keterampilan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/07/2024).

 

Benny menyatakan bahwa POJK 23/2023 akan mendukung permodalan perusahaan reasuransi di Indonesia. "Pelan tapi pasti, semua perusahaan akan, dalam tanda kutip, dipaksa untuk meningkatkan modal mereka," tegasnya. 

 

 

Berdasarkan survei OJK pada industri asuransi tahun 2023, 93% pelaku industri asuransi optimistis bahwa perusahaan mereka akan tumbuh lebih baik dalam lima tahun ke depan.  Namun, 33% pelaku industri tersebut berpendapat bahwa pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak sebaik di luar negeri. 

 

Benny berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan reasuransi domestik tidak hanya terkait dengan pemenuhan modal. Menurutnya, tantangan di industri ini sangat kompleks. 

 

"Misalnya, ada masalah persaingan, peraturan, dan dukungan pemerintah. Jadi, kita tidak bisa dengan mudah mengatakan masalah ini akan selesai," ujarnya. 

 

Sepanjang tahun 2023, industri asuransi di Indonesia mengalami pasar yang mengeras (hardening market), yang diyakini dapat menurunkan kinerja industri karena peningkatan tarif premi oleh pemain asuransi.  "Mungkin benar kemarin kita mengalami hard market, apakah masih terjadi? Hard market perlahan mulai melunak, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan melunak akan lebih mudah mencari kapasitas, tidak juga," tukasnya.

 

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang tercantum dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 

 

Aturan ini menetapkan bahwa perusahaan reasuransi harus memiliki ekuitas minimal Rp500 miliar pada tahap pertama tahun 2026, Rp1 triliun pada tahap kedua tahun 2028 untuk reasuransi KPPE 1, dan Rp2 triliun untuk reasuransi KPPE 2.