AKURAT.CO Komisi VI DPR RI menerima audiensi dari Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Pusat, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). Setidaknya, terdapat 8 (delapan) aspirasi yang disampaikan oleh para pensiunan jiwasraya tersebut.
Pertama, pensiunan Jiwasraya menolak rencana Direksi Jiwasraya selaku pendiri DPPK Jiwasraya likuidasi DPPK Jiwasraya, sebelum kewajiban solvabilitas DPPK Jiwasraya (defisit pendanaan sesuai perhitungan konsultan aktuaria) dilunasi. Kedua, jika DPPK Jiwasraya harus dilikuidasi karena disebabkan pendiri terlikuidasi, maka manfaat pensiun agar dapat dibayarkan seumur hidup.
Ketiga, pendiri agar bertanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban pendanaan kepada DPPK Jiwasraya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, jika DPPK Jiwasraya dilikuidasi dan manfaat pensiun dibayarkan sekaligus, maka manfaat pensiun yang diterima pensiunan Jiwasraya adalah sebesar nilai tunai dengan rasio solvabilitas 100 persen.
Kelima, apabila DPPK Jiwasraya dilikuidasi dan pengelolaan dialihkan kepada pihak lain, maka manfaat bulanan tetap dibayarkan 100 persen (tidak ada pengurangan). Keenam. pensiunan Jiwasraya tidak bersedia menerima adanya penerbitan Surat Pengakuan hutang oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap sisa manfaat pensiun sekaligus yang belum dibayarkan.
Ketujuh, meminta kepada Direksi Jiwasraya agar kewajiban solvabilitas yang masih terutang kepada DPPK Jiwasraya dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan pemegang saham. Kedelapan, pendiri agar memperhatikan surat Kementerian BUMN No. S-560/MBU/09/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun di Lingkungan BUMN sebagai bagian penerapan tata kelola dan manajemen risiko.
Baca Juga: OJK Dorong Jiwasraya Tuntaskan Penyelamatan Pemegang Polis
"Terus terang kami juga waktu itu sebagai Ketua Panja saya buka-buka tadi opsi opsional yang waktu itu seperti apa, (aspirasi Pensiunan Jiwasraya) tidak terlihat di dalam rumusan Panja. Tapi nanti akan kita persoalkan dan permasalahkan bersama Kementerian BUMN dan bersama Direktur IFG maupun Jiwasraya, yang kalau tidak salah kalau penyelesaian nasabah ini selesai jiwasraya ini akan dilikuidasi," jelas Aria Bima.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









