Pembentukan Danantara: Potensi Kekuatan Ekonomi atau Ancaman Skandal Baru?

AKURAT.CO Pemerintah resmi membentuk Danantara, holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.

Holding ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mengikuti model Temasek Holdings di Singapura.

Namun, pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul jika pengawasan terhadap Danantara tidak dilakukan dengan ketat.

Ia menyoroti pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis 1998, di mana dana negara disalahgunakan akibat lemahnya kontrol dan intervensi politik.

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat bocor akibat lemahnya pengawasan dan tekanan politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, skenario serupa bisa terjadi," ujar Hardjuno, Kamis (20/2/2025).

Baca Juga: Berapa Hari Lagi Menuju Ramadhan 2025? Temukan Jadwal Lengkapnya di Sini!

Dalam skema BLBI, pemerintah mengalokasikan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis.

Sayangnya, sebagian besar dana tersebut tidak kembali ke negara karena penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik.

Hardjuno juga mengingatkan, skandal 1MDB di Malaysia menjadi contoh lain dari kesalahan tata kelola holding negara.

Jika tidak ada pengawasan ketat, Danantara bisa menghadapi ancaman serupa.

"Kasus 1MDB mengajarkan bahwa intervensi politik dan kurangnya pengawasan dapat menjadikan holding investasi negara sebagai beban ekonomi yang berlarut-larut," tambahnya.

Sebaliknya, model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan.

Baca Juga: HEBOH! Selebgram Forendelba Protes Penanganan Kasus Perundungan di SMP Mardi Waluya Cibinong

Menurut Hardjuno, jika efisiensi dilakukan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan masyarakat di luar penerima manfaat MBG bisa terdampak negatif.

"Perlu kajian lebih dalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai demi satu program unggulan, sektor lain justru dikorbankan," tegasnya.

Agar Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah krusial:

1. Audit independen oleh lembaga internasional untuk memastikan transparansi keuangan.
2. Laporan keuangan terbuka yang dapat diakses publik untuk meningkatkan akuntabilitas.
3. Manajemen bebas dari kepentingan politik, dengan pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.

"Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi," pungkas Hardjuno.

Baca Juga: xAI Elon Musk Luncurkan Grok-3, Tantang ChatGPT dan DeepSeek

Pembentukan Danantara merupakan tonggak penting dalam pengelolaan aset negara, tetapi kesuksesannya akan sangat bergantung pada pengawasan ketat, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Sejarah telah menunjukkan bahwa tanpa prinsip-prinsip tersebut, holding semacam ini justru bisa menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional.