Ketua Komisi XI Beberkan Tantangan Pengelolaan Asuransi di Indonesia

Menurut Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti kompleksitas tersebut, terutama dalam hal modernisasi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.  

Misbakhun mengungkapkan bahwa meskipun Jakarta memiliki kemajuan yang tak jauh berbeda dari kota-kota besar seperti New York atau London, ketimpangan masih terasa begitu keluar dari ibu kota. 

 

 

"Perbedaan geospasial yang ekstrim antara kota modern dan wilayah tertinggal menjadi tantangan besar dalam tata kelola ekonomi dan sosial, termasuk dalam sektor asuransi," ucapnya pada saat diskusi Insurance Forum CNBC di Jakarta, Jumat (28/2/2024).

 

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa sistem asuransi di dunia terbagi menjadi dua pendekatan utama. 

 

Negara-negara Skandinavia memiliki sistem social security yang kuat, sementara negara seperti Amerika Serikat dan Kanada lebih banyak mengandalkan sistem asuransi berbasis komersial. Indonesia, dengan segala tantangannya, harus mencari keseimbangan antara keduanya.  

"Pemerintah harus hadir dalam menjamin kelompok masyarakat yang belum terangkat dalam proses pembangunan, baik karena pendidikan maupun penghasilan mereka," ujar Misbakhun. 

 

Oleh karena itu, Misbakhun menekankan bahwa isu akses data masih menjadi tantangan besar di Indonesia. 

 

"Di negara kita, data kesehatan pribadi tidak bisa diakses sembarangan. Kalau isu ini antara perusahaan dengan perusahaan, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan sejak awal oleh pihak terkait," tegasnya.  

Selain itu, ia menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih memanfaatkan sistem asuransi sosial seperti BPJS karena biaya yang lebih murah, meskipun ada celah dalam pelaksanaannya. 

 

"Dulu, banyak ibu-ibu yang senang ikut BPJS karena bisa melahirkan dengan metode sesar yang biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan iuran mereka," tambahnya.  

"Oleh karena itu, industri ini harus diperkuat, dan salah satu cara membangun kepercayaan adalah dengan memastikan ada sistem penjaminan polis yang jelas," katanya. 

 

Sebab, tambahnya, hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri asuransi agar sistem yang ada dapat berjalan dengan lebih baik.