Penguatan Industri Serta Negosiasi Dagang Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi Indonesia-AS

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia perlu merumuskan strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Ekonom Senior Bank Permata, Josua Pardede, menyikapi berbagai tantangan yang tengah dihadapi sektor industri dan kondisi ekonomi domestik.

Menurut Josua, salah satu isu penting dalam kerja sama bilateral Indonesia-AS adalah bagaimana industri manufaktur dapat bergerak lebih luwes di pasar Amerika.

Salah satu inisiatif yang ditawarkan dalam negosiasi adalah pengembangan green ammonia sebagai bagian dari transisi energi berkelanjutan.

“Green ammonia menjadi salah satu proposal yang ditawarkan ke AS. Ini bisa direplikasi ke sana. Tapi bukan hanya tarif, kebijakan non-tarif juga perlu dievaluasi. Karena jadi perhatian dalam dokumen USTR (United States Trade Representative),” jelas Josua pasca sesi paparan bersama Permata Bank di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Baca Juga: Perang Dagang China-AS Mulai Mereda, Pasar Obligasi Global Malah Terguncang?

Josua menekankan pentingnya mempertimbangkan kebijakan lokal, seperti persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yang kerap menjadi sorotan dalam kerja sama teknologi dan investasi. Di sisi lain, AS juga tengah mendorong kebijakan local content requirement untuk produk teknologi mereka.

Mengenai kondisi nilai tukar rupiah, Josua menyebutkan bahwa tren pelemahan masih terjadi hingga Mei 2025. Namun, peluang untuk mempertahankan suku bunga acuan masih terbuka, meski harus mempertimbangkan tekanan dari volatilitas rupiah dan potensi inflasi impor (imported inflation).

“Kalau inflasi memungkinkan ruang pemangkasan suku bunga, tetap harus dilihat pergerakan rupiah. Kalau terlalu fluktuatif, bisa berdampak pada pelaku usaha, khususnya eksportir dan importir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Josua menjelaskan bahwa ruang pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) kemungkinan besar baru terbuka pada semester kedua tahun ini. Hal itu juga bergantung pada arah kebijakan Federal Reserve (The Fed), yang saat ini cenderung mempertahankan suku bunga acuan akibat menurunnya ekspektasi resesi di AS.

Dari sisi konsumsi domestik, Josua menyoroti pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang melambat menjadi 5,5%, lebih rendah dari Maret 2024 yang tercatat 9,3%. Menurutnya, hal ini mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat akibat peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.

“Kondisi ini tercermin dari menurunnya penjualan mobil baru, dan sebaliknya penjualan mobil bekas justru meningkat. Ada indikasi konsumen melakukan down trading,” jelas Josua.

Baca Juga: Harga Konsumen China Turun Lagi, Perang Dagang Perburuk Deflasi

Dirinya menilai pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menahan perlambatan konsumsi, seperti memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpendapatan rendah dan menghidupkan kembali sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

“Revitalisasi industri padat karya sangat penting. Kalau ingin mempertahankan sektor ini, pemerintah harus all out memberi insentif agar industri tetap hidup,” tegasnya.

Selain sektor manufaktur, Josua menyarankan agar pemerintah juga mendorong produktivitas sektor pertanian dan pariwisata sebagai penopang ketahanan ekonomi. Meski membutuhkan pelatihan dan adaptasi bagi tenaga kerja terdampak PHK, sektor ini diyakini mampu menyerap tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan UMKM.

“Pariwisata itu sebenarnya punya potensi besar, apalagi berkaitan langsung dengan UMKM. Kalau digarap serius oleh pemerintah daerah, bisa jadi tulang punggung pemulihan ekonomi lokal,” kata Josua.

Terkait meredanya ketegangan dagang antara AS dan China di Jenewa, Josua melihat hal ini sebagai sinyal positif bagi hubungan dagang Indonesia-AS. Ia menyebut bahwa jika AS bisa melunak terhadap China, maka ada peluang negosiasi Indonesia dengan AS menjadi lebih mulus.

“Tapi tentu saja, Indonesia harus bisa menawarkan proposal yang sulit ditolak, tidak hanya kebijakan tarif, tapi juga non-tarif dan investasi. Misalnya, investasi Indonesia ke AS bisa jadi strategi negosiasi yang menarik,” paparnya.

Josua menekankan pentingnya Indonesia belajar dari strategi negosiasi China yang mampu menurunkan hambatan perdagangan secara signifikan.

“Kalau dari 100 persen jadi 30 persen, berarti proposal yang mereka ajukan sangat kuat. Indonesia harus punya pendekatan seperti itu juga,” tutupnya.