Kebut Kredit Perbankan, Gubernur BI Beberkan 3 Strategi, Salah Satunya Hapus Special Rate Deposito

Gubernur BI, Perry Warjiyo menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

 

Perry memaparkan tiga langkah besar yang perlu dilakukan secara kolektif. Pertama, mengatasi praktik special rate deposito, baik yang ditawarkan kepada deposan besar maupun antarbank. 

 

Kedua, mempercepat pengeluaran pemerintah untuk mendukung konsumsi dan investasi di sektor riil. Ketiga, memperkuat optimisme dunia usaha dan perbankan terhadap prospek ekonomi ke depan.

 

“Bagaimana efektivitas kebijakan untuk mendorong sektor riil, mensejahterakan rakyat? Maka itu diperlukan langkah bersama agar semua bergerak demi mendorong ekonomi nasional. Kerja sama antara BI, pemerintah, perbankan, dan dunia usaha menjadi sangat penting,” ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (22/9/2025). 

 

 

Menurut Perry, BI sejauh ini telah mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan yang meliputi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Seluruh instrumen diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat program pemerintah.

 

“Namun perlu dipahami bahwa transmisi kebijakan BI utamanya melalui dua jalur, yakni pasar uang dan perbankan, dengan harapan perbankan bisa menyalurkan likuiditas itu ke sektor riil,” tegasnya.

 

Langkah-langkah yang telah ditempuh BI antara lain menurunkan suku bunga acuan, memperlonggar ketentuan likuiditas, serta memperluas insentif bagi sektor produktif. 

Perry mengungkapkan, sejak awal tahun 2025, BI sudah menyalurkan ekspansi moneter sebesar Rp200,3 triliun, membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp217 triliun, serta menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) Rp383,6 triliun. 

 

“Kalau ditotal, ekspansi likuiditas kami sudah mencapai Rp800-an triliun. Harapannya perbankan segera menurunkan suku bunga kredit dan menyalurkan dana ke sektor riil,” jelas Perry.

 

Meski likuiditas telah digelontorkan dalam jumlah besar, penyaluran kredit perbankan ke sektor riil dinilai belum optimal. Salah satu penyebabnya, kata Perry, adalah praktik special rate deposito.

 

“Ini kecenderungannya meningkat. Akibatnya, suku bunga deposito atau cost of fund ikut naik. Kondisi ini memperlambat penurunan suku bunga kredit,” ujar Perry.

 

Praktik special rate dinilai tidak sehat karena menciptakan ketidakseimbangan dalam industri perbankan. Ketika biaya dana meningkat, perbankan cenderung mempertahankan bunga kredit yang tinggi sehingga sektor riil sulit mendapatkan pembiayaan murah.

 

Selain persoalan perbankan, Perry menekankan pentingnya belanja pemerintah sebagai motor penggerak konsumsi dan investasi. Ia mendorong agar realisasi anggaran dipercepat sehingga mampu mengalir langsung ke masyarakat dan dunia usaha.

 

“Belanja pemerintah yang cepat akan menjadi stimulus langsung, mendorong daya beli masyarakat, dan memberi dorongan pada investasi sektor riil,” katanya.

 

Dalam konteks ini, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai krusial. Tanpa percepatan belanja negara, stimulus likuiditas yang telah dikeluarkan bank sentral dikhawatirkan tidak akan sepenuhnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

 

Langkah ketiga yang disampaikan BI adalah memperkuat optimisme dunia usaha dan perbankan. Perry menekankan, kepercayaan terhadap prospek ekonomi ke depan akan memengaruhi minat investasi dan keberanian perbankan dalam menyalurkan kredit.

 

“Ketika dunia usaha optimis, mereka akan ekspansi. Begitu pula perbankan, akan lebih berani menyalurkan kredit. Ini harus kita bangun bersama,” ucapnya.

 

Optimisme ini juga diyakini mampu menjaga stabilitas psikologis pasar, yang kerap menjadi faktor penting dalam menentukan arah investasi.

 

Perry mengingatkan bahwa tantangan global tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat, perlambatan ekonomi China, serta gejolak geopolitik dunia bisa memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.

 

Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara BI, pemerintah, dunia usaha, dan perbankan diperlukan agar Indonesia tetap resilien menghadapi guncangan eksternal. “Kita harus solid. Tanpa kerja sama, kebijakan moneter dan fiskal tidak akan efektif,” tegas Perry.

 

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI juga mendorong agar BI dan pemerintah lebih agresif mempercepat program pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan memastikan kebijakan moneter benar-benar terhubung dengan sektor riil.

 

Langkah tersebut dinilai penting agar stimulus yang dikeluarkan tidak hanya menumpuk di sistem perbankan, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.

 

Meski menghadapi tantangan, BI optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpeluang berada di jalur positif. Dengan sinergi kebijakan, penyaluran kredit yang lebih besar, serta percepatan belanja pemerintah, Perry meyakini momentum pertumbuhan bisa terjaga.

 

“Target kami jelas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas. Untuk itu, butuh komitmen bersama,” tukasnya.