Purbaya Kaji Penyaluran Likuiditas Rp275 Triliun ke BPD, Bank DKI dan Bank Jatim Siap Serap

Langkah ini disebut sebagai salah satu pendekatan baru pemerintah dalam mempercepat sirkulasi ekonomi daerah tanpa menimbulkan risiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.

Purbaya mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah memiliki dana tunai menganggur mencapai Rp275 triliun. Dana tersebut akan ditempatkan secara selektif di sejumlah bank daerah yang dinilai memiliki kapasitas dan manajemen risiko yang kuat. 

 

“Saya lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa. Kalau nggak bisa ya sudah, tapi DKI dan Bank Jatim kelihatannya siap,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/9/2025).

Menurutnya, keputusan untuk menyalurkan dana ke bank daerah dilakukan dengan pendekatan hati-hati. Pemerintah ingin memastikan dana yang ditempatkan benar-benar mampu mendukung pembiayaan produktif, terutama sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti UMKM, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

 

Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk menekan ketimpangan antara pusat dan daerah. Dengan penempatan dana di bank daerah, diharapkan perputaran uang di wilayah-wilayah penyangga ekonomi nasional meningkat, menciptakan efek berganda bagi masyarakat setempat. 

 

“Kalau saya masukin ke Bank Jatim, harusnya cepat ke bank lain di daerah lain. Kita akan ciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,” tambahnya.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak akan memaksa bank daerah menerima dana dalam jumlah besar jika tidak siap. Pendekatan ini berbeda dengan pola sebelumnya yang lebih bersifat top-down. 

 

“Kalau bank-nya nggak sebesar BUMN, saya nggak akan paksa. Tapi kalau siap, langsung kita dorong agar uangnya bekerja di daerah,” jelasnya.

Ekonom menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat likuiditas perbankan daerah. Dengan tambahan dana, bank daerah bisa memperluas penyaluran kredit produktif, khususnya untuk usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Selain memperkuat ekonomi daerah, langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari upaya reformasi fiskal pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran. Dengan menempatkan dana idle (menganggur) di bank daerah, uang negara bisa berputar lebih cepat tanpa menunggu belanja kementerian atau lembaga.

Namun, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi risiko. Jika dana yang ditempatkan tidak dimanfaatkan secara efektif atau berisiko, maka penarikan akan segera dilakukan. “Kalau uangnya hilang, saya potong aja. Uangnya ada dan akan selesai,” tegas Purbaya.

Langkah tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah yang melihat potensi multiplier effect terhadap perekonomian lokal. Dengan tambahan likuiditas, daerah diharapkan dapat memperkuat perannya dalam pertumbuhan nasional.

Purbaya optimistis strategi ini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi di kuartal IV-2025 dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.