QRIS Lintas Negara Siap Tersambung, RI dan Korea Selatan Jadi Pilot Project

AKURAT.CO Gubernur BI, Perry Warjiyo mengumumkan bahwa pihaknya tengah menginisiasi pengembangan sandbox Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara yang akan menghubungkan sistem pembayaran antara Indonesia dan Korea Selatan.

Perry menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya BI dalam mendorong pemanfaatan teknologi keuangan digital di masyarakat serta memperluas kerja sama internasional di sektor sistem pembayaran.

“Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital kami dorong melalui berbagai kegiatan, termasuk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2025. Di dalamnya terdapat beberapa inisiatif strategis seperti peluncuran QRIS Tap In/Tap Out dan inisiasi sandboxing QRIS antarnegara Indonesia–Korea Selatan,” ujar Perry di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Baca Juga: QRIS Antar RI-Jepang Berlaku, Turis Tak Perlu Repot Lagi Saat Bertransaksi

QRIS antarnegara diharapkan menjadi terobosan penting dalam memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas (cross-border payment).

Dengan implementasi ini, masyarakat kedua negara nantinya dapat melakukan transaksi ritel secara langsung menggunakan kode QR yang terintegrasi, sehingga lebih efisien, aman, dan cepat.

Selain pengembangan QRIS lintas negara, Bank Indonesia juga tengah menggelar sejumlah kegiatan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan digital.

Beberapa program unggulan antara lain Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD), BI-OJK Hackathon 2025, serta QRIS Jelajah Budaya Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem digital nasional secara menyeluruh.

Perry menegaskan bahwa penguatan ekosistem digital tidak hanya berfokus pada teknologi pembayaran, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi, terutama di daerah.

Melalui KATALIS P2DD, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar digitalisasi transaksi dapat merata hingga ke tingkat lokal.

Baca Juga: BI Perluas Skema LCT dengan Jepang, Dorong Transaksi QRIS hingga Obligasi

Di sisi lain, Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter yang bersifat pro-market. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, khususnya dalam menurunkan suku bunga, menambah likuiditas, serta memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing (valas).

Sejumlah kebijakan moneter tersebut mencakup pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas yang sejalan dengan ekspansi likuiditas.

Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, BI meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan menjaga keseimbangan antara likuiditas dan inflasi.

Langkah strategis lainnya adalah perluasan underlying repurchase agreement (repo) dalam operasi moneter BI dengan surat berharga berkualitas tinggi yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah.

Upaya ini bertujuan mendukung pembiayaan program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperdalam pasar keuangan domestik, BI juga menerbitkan instrumen baru seperti BI-FRN (Floating Rate Note) dan mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) dengan tenor di atas overnight. Kedua instrumen ini dirancang untuk membentuk struktur suku bunga berbasis transaksi riil di pasar uang.

Selain itu, perluasan akses investor terhadap Sukuk Bank Indonesia (SukBI) juga menjadi bagian penting dari strategi moneter pro-market. Kini, SukBI dapat dimiliki oleh bank maupun nonbank, termasuk investor asing, guna memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan syariah.

BI pun memperkuat peran dealer utama untuk mendorong peningkatan transaksi SRBI di pasar sekunder dan memperlancar aktivitas repo antar pelaku pasar. Dengan demikian, stabilitas dan efisiensi pasar keuangan domestik dapat terus terjaga.

Perry Warjiyo menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter sekaligus memperkuat transformasi digital nasional.

“Sinergi antara kebijakan moneter dan penguatan ekosistem digital adalah kunci dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global,” ujarnya.