Ada Guyuran Likuiditas Rp200 Triliun ke Perbankan, Uang Primer Oktober 2025 Tumbuh 14,38 Persen

Lonjakan tersebut salah satunya didorong ekspansi keuangan pemerintah, termasuk pengalihan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan yang memperluas likuiditas di sistem keuangan.

 

Pertumbuhan itu tercermin dari peningkatan tagihan bersih kepada pemerintah pusat atau net claims on government (NCG) yang memberikan dorongan signifikan terhadap suplai uang primer di perekonomian.

 

Pada Oktober 2025, M0 adjusted tercatat tumbuh 14,38% secara tahunan dan mencapai Rp2.117,6 triliun. 

 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan kenaikan likuiditas tersebut sejalan dengan kebijakan moneter yang longgar serta efek penempatan dana SAL di perbankan oleh pemerintah.

 

 

“Jumlah uang beredar meningkat sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter dan dampak penempatan SAL pemerintah di perbankan,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025). 

 

BI menegaskan bahwa indikator M0 adjusted telah menghitung dampak netralisasi dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan sebagai konsekuensi pemberian insentif likuiditas melalui kebijakan KLM. 

 

Karena itu, pertumbuhannya lebih tinggi dibanding M0 non-adjusted yang hanya naik 7,75% secara tahunan.

 

Efek kelonggaran moneter tidak hanya memengaruhi M0, tetapi juga mendorong peningkatan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). 

 

Pada September 2025, pertumbuhan M2 tercatat 8,02% secara tahunan, naik dari 5,46% pada awal tahun.

 

Dari sisi komponen, peningkatan M2 didorong oleh pertumbuhan M1, yang naik dari 7,25% pada Januari menjadi 10,72% pada September. 

 

Kenaikan ini beriringan dengan meningkatnya uang kartal di luar perbankan yang tumbuh dari 10,30% menjadi 14,50% pada periode yang sama.

 

Di sisi lain, BI menyiapkan perluasan instrumen operasi moneter valuta asing dengan menambah instrumen spot dan swap dalam denominasi yuan China (CNY) serta yen Jepang (JPY). 

 

Langkah ini menjadi bagian strategi pro-market guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperdalam pasar keuangan domestik.

 

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menjelaskan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar sejauh ini masih bergantung pada intervensi di pasar offshore dan skema triple intervention. Namun, dinamika global yang penuh ketidakpastian menuntut pendekatan yang lebih struktural.

 

“Kami memperluas instrumen agar pendalaman pasar valas domestik semakin kuat,” kata Destry dalam kesempatan yang sama. 

 

Menurut Destry, transaksi local currency transaction (LCT) dengan China terus meningkat dan kini mencapai sekitar USD1 miliar per bulan. Meski demikian, perbankan masih kekurangan pasokan yuan di pasar domestik. 

 

Perluasan instrumen valas diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap dolar AS, karena pelaku usaha tidak lagi harus membeli dolar sebelum menukarnya ke yuan.

 

Hingga Oktober 2025, jumlah transaksi LCT tercatat tumbuh 1,6 kali lipat dibanding realisasi sepanjang tahun lalu. Peserta LCT juga bertambah pesat menjadi 15.473 dari 5.053 pada 2024.

 

Namun, tekanan global masih membayangi stabilitas nilai tukar. Penguatan indeks dolar AS (DXY) dan tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS mendorong investor melakukan aksi risk-off, sehingga aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung terbatas.

 

Destry menyebutkan bahwa rupiah telah melemah 0,48% sejak awal Oktober, sejalan dengan depresiasi mata uang regional seperti peso Filipina, baht Thailand, dan won Korea Selatan. 

 

Meski begitu, pada perdagangan Rabu (19/11/2025), rupiah berhasil menguat 0,26% atau 43 poin ke Rp16.708 per dolar AS, mencerminkan dinamika pasar yang masih fluktuatif.