Belanja Pusat Dorong PDB, Belanja Daerah Masih Jadi PR Besar Pemerintah

AKURAT.CO Kementerian Keuangan melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2025 yang menunjukkan realisasi belanja pemerintah pusat berjalan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Namun, belanja daerah justru tertinggal dan menjadi perhatian khusus pemerintah.

Wamenkeu, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa hingga Oktober, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun, atau 73,5% dari outlook 2025.

Angka ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang juga berada di level 73%.

Belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.879,6 triliun, lebih tinggi Rp45,1 triliun dibanding periode sama tahun 2024.

Baca Juga: RDG BI Libatkan Kemenkeu, Sinergi Kebijakan Diperkuat Hadapi Ketidakpastian

“Belanja pemerintah pusat mendorong ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Belanja barang menunjukkan percepatan signifikan dengan realisasi Rp344,9 triliun, tumbuh konsisten sejak April.

Sementara itu, belanja modal masih di bawah tahun lalu karena beberapa proyek infrastruktur besar telah selesai lebih awal pada 2024.

Belanja bantuan sosial tumbuh 11,1% dan memainkan peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga menyalurkan subsidi dan kompensasi senilai Rp315 triliun untuk menjaga stabilitas harga barang dan energi.

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Pejabat Kemenkeu Terkait Korupsi Proyek Jalan Mempawah Era Ria Norsan

Kuota subsidi BBM, LPG 3 kg, listrik, dan pupuk hingga saat ini disebut masih mencukupi hingga akhir tahun.

Namun, tantangan muncul dari sisi belanja daerah. Realisasi belanja APBD tercatat Rp126,1 triliun lebih rendah dibanding tahun lalu.

Penurunan terjadi pada belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya, sementara hanya belanja pegawai yang masih on track.

Akibat rendahnya belanja, dana simpanan pemerintah daerah di perbankan kembali meningkat.

Hingga September, dana simpanan mencapai Rp244 triliun, naik dari posisi Januari sebesar Rp143 triliun.

“Angka ini menunjukkan belanja daerah belum bergerak optimal,” kata Suahasil.

Pemerintah meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat belanja pada November dan Desember agar ekonomi lokal tidak tersendat.

Belanja daerah yang lambat dikhawatirkan menghambat perputaran ekonomi di berbagai sektor, termasuk UMKM.

Sementara itu, pembiayaan APBN ditutup dengan kondisi sehat. Pemerintah menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) Rp85,6 triliun untuk menekan penerbitan surat utang.

Kondisi pasar juga membaik, tercermin dari penurunan spread yield SBN terhadap US Treasury.

Suahasil menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap dijaga, namun belanja harus efektif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

“APBN harus hadir untuk menjaga momentum pemulihan dan menggerakkan ekonomi,” pungkasnya.