Serukan Reformasi Keuangan, Ratu Maxima Dorong Pembentukan Dewan Nasional Kesehatan Finansial

AKURAT.CO Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Maxima, mendorong Indonesia membentuk Dewan Nasional Kesehatan Finansial untuk memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, khususnya terkait pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025), Ratu Maxima mengatakan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang semakin terbuka harus diikuti kemampuan masyarakat mengelola risiko finansial dan membuat perencanaan masa depan yang matang.

“Tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Hidup kita penuh risiko. Semakin miskin seseorang, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung,” ujarnya.

Baca Juga: Usulkan Penghapusan SLIK OJK Sebagai Prasyarat Rumah Subsidi, Ara: Belum Ada Titik Terang

Dirinya menyoroti rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia, yang dinilai berpotensi menghambat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Karena itu, inovasi di sektor perasuransian perlu dipercepat agar produk menjadi lebih relevan, terjangkau, dan mudah dipahami.

Menurut Ratu Maxima, proses inovasi harus menciptakan model yang benar-benar berbeda, termasuk menyediakan instrumen proteksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu contohnya, produk tabungan atau premi mikro dengan setoran harian kecil.

Dirinya menilai pembentukan Dewan Nasional Kesehatan Finansial dapat menjadi langkah strategis untuk menghasilkan indikator komprehensif mengenai tingkat kesehatan finansial masyarakat Indonesia serta menentukan prioritas kebijakan yang tepat sasaran.

“Saya berharap Dewan tersebut dapat mendorong inovasi produk keuangan, misalnya tabungan dengan setoran harian sekecil Rp5.000 yang tetap bermanfaat dan bisa menjadi dasar investasi,” ujarnya.

Baca Juga: Bahas Fraud hingga Literasi, Ratu Maxima Mulai Agenda Resmi Bersama OJK

Sejalan dengan itu, OJK melalui Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar menyatakan komitmennya memperluas akses dan relevansi produk keuangan.

Menurut Mahendra, inklusi dan literasi keuangan yang tinggi belum cukup tanpa adanya daya tahan finansial masyarakat.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks sektor perbankan masih mendominasi, sementara sektor perasuransian dan dana pensiun mencatat indeks yang lebih rendah.

Kondisi tersebut menggambarkan perlunya percepatan reformasi di kedua sektor.

Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut pengembangan indikator financial health dapat menjadi pelengkap SNLIK agar potret kesejahteraan ekonomi rumah tangga lebih komprehensif.

Survei tersebut, kata dia, telah menggunakan parameter standar OECD dan dapat dikembangkan lebih jauh.