PMN Rp14,41 T Ketok Palu, KAI hingga Pelni Kebagian Suntikan Modal

AKURAT.CO Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total nilai sekitar Rp14,41 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menyampaikan bahwa PMN yang disetujui meliputi skema tunai dan non-tunai. Menurutnya, suntikan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

“Komisi XI DPR menyetujui PMN tunai dan non-tunai pada APBN 2025 kepada BUMN,” ujar Misbakhun.

Baca Juga: Fit and Proper Test KAP Budiandru, Komisi XI DPR Tekankan Pentingnya Audit Berbasis Risiko

Dalam keputusan tersebut, empat BUMN menerima alokasi PMN tunai yang difokuskan pada sektor transportasi, manufaktur perkeretaapian, pelayaran, dan pembiayaan perumahan. Pemerintah menilai penguatan permodalan ini penting untuk menjaga keberlanjutan layanan dan pencapaian target pembangunan strategis.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi salah satu penerima PMN dengan alokasi sebesar Rp1,80 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek sebagai lanjutan dari program 2024. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kapasitas layanan transportasi massal di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia.

Sementara itu, PT Industri Kereta Api (INKA) menerima PMN sebesar Rp473 miliar. Pemerintah berharap tambahan modal ini dapat memperkuat kapasitas industri kereta nasional, termasuk ekspansi fasilitas produksi agar mampu memenuhi kebutuhan proyek perkeretaapian dalam negeri dan pasar ekspor.

Baca Juga: Komisi XI DPR Siap Bahas RUU Redenominasi Rupiah, Misbakhun Ingatkan Soal Transisi Bertahap

Di sektor pelayaran, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) mendapatkan PMN sebesar Rp2,5 triliun. Dana tersebut diproyeksikan untuk pengadaan tiga kapal penumpang baru. Peremajaan armada dinilai mendesak mengingat sejumlah kapal Pelni telah beroperasi lebih dari empat dekade.

BUMN pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), memperoleh alokasi terbesar dengan nilai Rp6,68 triliun. Suntikan modal ini digunakan untuk memperkuat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus mendukung target pemerintah dalam penyediaan tiga juta rumah.

Selain PMN tunai, Komisi XI juga menyetujui pemberian PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah. Mekanisme ini dilakukan melalui penyertaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah milik Kementerian ATR/BPN serta aset eks BPPN milik Kementerian Keuangan. Nilai wajar PMN non-tunai tersebut mencapai Rp2,95 triliun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengapresiasi dukungan DPR terhadap program penguatan BUMN. Ia menyatakan bahwa persetujuan PMN tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga pelayanan publik dan mendukung agenda pembangunan nasional.

“Yang jelas, semua pesan-pesan dari pimpinan dan anggota Komisi XI untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan akan kami jalankan dengan serius,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan seluruh alokasi PMN dijalankan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.