Menkeu: Presiden Prabowo Kecewa Belanja Daerah Rawan Kebocoran, TKD Terancam Tak Naik

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak disiplin dan rawan kebocoran.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama bagi pemerintah pusat untuk menaikkan Transfer ke Daerah (TKD).

Purbaya menyampaikan hal itu dalam Bimtek Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Jadi kalau sekarang saya minta Presiden untuk menaikkan anggaran daerah, pasti tidak dikasih,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi fiskal daerah.

Ia meminta seluruh Anggota DPRD Partai Golkar meningkatkan pengawasan anggaran serta mendorong perbaikan iklim investasi agar daerah semakin berdaya saing.

Menurutnya, tata kelola anggaran yang tidak disiplin membuat pemerintah pusat ragu memberikan tambahan dukungan fiskal.

“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggarannya ada yang bocor-bocor. Kalau sudah bagus, saya yakin triwulan II tahun depan anggaran bisa lebih besar,” tegasnya.

Ia juga berjanji akan menghadap Presiden jika daerah mampu menunjukkan perbaikan disiplin fiskal.

“Kalau bagus nanti, saya akan menghadap Presiden minta anggaran Anda direvisi,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, selain pengelolaan anggaran, daerah perlu menciptakan iklim bisnis yang sehat. Menurutnya, perbaikan investasi adalah bagian penting dari strategi fiskal daerah yang cerdas.

“Kalau iklim bisnis diperbaiki, aktivitas ekonomi bisa cepat kembali. Orang akan mulai berinvestasi di daerah Anda,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak meminta keuntungan di awal kepada investor.

“Kalau ada investor, jangan minta uang di depan. Biarkan usaha mereka tumbuh dulu. Banyak daerah mintanya di depan, akibatnya investor mundur,” tegasnya.

Purbaya mengingatkan, persaingan antar-daerah dalam menarik investasi semakin ketat. Daerah yang mampu menyediakan iklim investasi terbaik, infrastruktur memadai, dan SDM berkualitas akan menjadi pemenang.

“Siapa yang menciptakan iklim investasi terbaik akan menarik lebih banyak investasi dibanding daerah lain,” pungkasnya.

Daerah Harus Berbenah

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan, pesan Presiden dan Menkeu sangat jelas: perbaikan tata kelola keuangan daerah adalah syarat mutlak untuk peningkatan dukungan fiskal dari pusat.

“Jelas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Purbaya bahwa Presiden menginginkan tata kelola keuangan daerah diperbaiki. Kalau bapak-ibu sekalian bisa mengawal pemerintah daerah dalam upaya perbaikan itu, beliau berjanji semester kedua akan menghadap Presiden untuk dilonggarkan,” kata Misbakhun.

Politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya kejelasan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR, dan DPRD dalam memperbaiki manajemen fiskal daerah.

“Begitu dong, harus jelas. Pak Purbaya sudah membuka semuanya. Tinggal kita di daerah turut mengawal agar perbaikan benar-benar terjadi,” ujarnya.