Kesenjangan Antara Literasi dan Inklusi Keuangan RI Masih Lebar, BI Luncurkan AKSI KLIK

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) sebagai upaya mempersempit kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat Indonesia di tengah pesatnya digitalisasi sistem pembayaran.

Langkah ini menjadi penting karena penggunaan layanan keuangan digital seperti QRIS, BI-Fast, dan rekening digital meningkat sangat cepat, tetapi tidak selalu diikuti pemahaman masyarakat tentang risiko dan pengelolaan keuangan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, sementara indeks literasi keuangan baru berada di level 66,64%. 

Baca Juga: Lewat PROMISE II IMPACT, ILO Kebut Inklusi Keuangan bagi UMKM dan Sektor Informal

Artinya, jutaan masyarakat telah menggunakan produk keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara mengelola risiko dan memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Melalui program AKSI KLIK, Bank Indonesia ingin memastikan masyarakat tidak hanya mampu mengakses layanan keuangan digital, tetapi juga memiliki pemahaman finansial yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan Masih Lebar

Gubernur BI, Perry Warjiyo menegaskan bahwa, peningkatan inklusi keuangan harus berjalan seiring dengan penguatan literasi keuangan. Tanpa pemahaman yang memadai, penggunaan layanan keuangan digital justru dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat.

“Meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Masalahnya tidak hanya soal masyarakat bisa menggunakan account, QRIS, maupun yang lain, tapi bagaimana mereka itu terliterasi,” kata Perry Warjiyo dalam peluncuran program AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA, Jumat (6/3/2026).

Menurut Perry, masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, hingga perlindungan konsumen ketika menggunakan produk keuangan digital. Hal ini menjadi semakin penting seiring maraknya kejahatan digital, termasuk pinjaman online ilegal dan penipuan finansial.

Digitalisasi Sistem Pembayaran Melesat, QRIS Hampir 60 Juta Pengguna

Percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia menjadi salah satu faktor utama meningkatnya inklusi keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Bank Indonesia mencatat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini semakin masif di berbagai sektor ekonomi, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro.

“Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini 50 juta penggunanya adalah UMKM,” ujar Perry.

Menurutnya, perkembangan pesat tersebut harus diiringi edukasi yang memadai agar masyarakat memahami pengelolaan transaksi digital, keamanan finansial, hingga perencanaan keuangan pribadi.

Karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran seperti QRIS dan BI-Fast akan terus dibarengi dengan penguatan literasi keuangan nasional. Sebagai bagian dari program AKSI KLIK, Bank Indonesia juga menerbitkan tiga buku panduan yang dirancang untuk memperkuat edukasi keuangan digital di berbagai lapisan masyarakat.

Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau BI Anastuty K. menjelaskan bahwa buku pertama berfokus pada strategi mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

“Buku ini menekankan tiga sasaran utama yaitu pemenuhan kebutuhan dan kewajiban finansial, ketahanan keuangan, serta keberlanjutan keuangan, sebagai fondasi kesejahteraan finansial,” ujar Anastuty.

Sementara buku kedua berisi modul edukasi keuangan digital tingkat dasar yang ditujukan bagi tujuh segmen prioritas, yaitu Pelaku UMKM, Masyarakat berpenghasilan rendah, Pelajar, mahasiswa, dan pemuda, Penyandang masalah kesejahteraan sosial, Masyarakat di wilayah 3T, Perempuan, Pekerja migran.

Materi yang diberikan mencakup pengenalan uang, pengelolaan anggaran (budgeting), transaksi keuangan digital, produk keuangan, serta perlindungan terhadap risiko finansial.

Panduan UMKM Hijau untuk Perluas Akses Pembiayaan

Buku ketiga dalam program AKSI KLIK merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pengembangan UMKM Hijau yang sebelumnya telah diluncurkan Bank Indonesia.

Panduan ini diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dan difokuskan pada upaya membantu UMKM beralih ke praktik usaha yang lebih ramah lingkungan.

Melalui pedoman tersebut, UMKM diharapkan mampu memahami standar keberlanjutan usaha, peluang memperoleh sertifikasi hijau, serta akses terhadap pembiayaan hijau dari sektor perbankan.

Kredit UMKM Minus, BI Dorong Program AKU BISA SEJAHTERA

Selain meluncurkan AKSI KLIK, Bank Indonesia juga memperkenalkan program Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA).

Program ini dilatarbelakangi oleh perlambatan penyaluran kredit ke sektor UMKM dalam beberapa waktu terakhir. “Pertumbuhan kredit UMKM tercatat terkontraksi hingga minus 0,53 persen,” kata Anastuty.

Ia menjelaskan bahwa perlambatan tersebut dipengaruhi dua faktor utama. Dari sisi penawaran, perbankan menjadi lebih berhati-hati menyalurkan kredit, terutama kepada sektor usaha mikro.

Sementara dari sisi permintaan, melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, membuat banyak pelaku UMKM menunda ekspansi usaha sehingga tidak menambah pinjaman.

Melalui program AKU BISA SEJAHTERA, BI akan memfasilitasi business matching antara UMKM dan lembaga keuangan agar akses pembiayaan kembali meningkat.

Anastuty mengatakan kegiatan ini akan berlangsung intensif mulai bulan ini hingga Agustus mendatang, dengan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga yang memiliki program pembinaan UMKM.