Misbakhun Pastikan Pemerintah dan BI Jaga Stabilitas Rupiah

AKURAT.CO Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas sektor keuangan terus dilakukan secara intensif guna menjaga stabilitas kurs dan kepercayaan pasar.

Misbakhun mengaku optimistis tekanan terhadap rupiah akan mereda secara bertahap seiring langkah koordinatif yang dilakukan pemerintah dan otoritas ekonomi nasional.

Baca Juga: Cermin Mengapa dan Bagaimana Habibie Bisa Balikkan Rupiah dari Rp16.800 ke Rp6.500 per Dolar AS

Menurut dia, konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga sentimen positif pasar di tengah gejolak ekonomi global.

“Di belakang layar, pembahasan mengenai stabilitas rupiah dan langkah-langkah penguatannya terus dilakukan secara intens. Pemerintah dan DPR tidak diam,” kata Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah dalam beberapa waktu terakhir bergerak fluktuatif mengikuti penguatan indeks dolar AS dan tingginya ketidakpastian global.

Tekanan berasal dari ekspektasi suku bunga tinggi bank sentral AS atau The Fed, konflik geopolitik, hingga arus modal asing yang cenderung keluar dari pasar negara berkembang.

Sedangkan di pasar spot, pergerakan rupiah juga menjadi perhatian pelaku usaha karena berdampak langsung terhadap biaya impor energi, bahan baku industri, dan pangan. Kondisi ini dinilai sensitif lantaran Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap sejumlah komoditas impor strategis.

Misbakhun meminta masyarakat tidak menyikapi pergerakan kurs secara berlebihan. Ia menilai kepanikan publik justru dapat memperburuk sentimen pasar dan meningkatkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Cadangan Devisa April 2026 Turun ke USD146,2 Miliar Karena Stabilisasi Rupiah

“Yang ingin disampaikan Presiden adalah masyarakat tidak perlu panik berlebihan setiap kali melihat nilai tukar bergerak. Bukan berarti pelemahan rupiah dianggap tidak penting atau disepelekan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto lebih menitikberatkan pada pentingnya menjaga ketenangan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

“Kalau ada gelombang besar, tentu nakhoda harus bekerja serius menjaga arah kapal, tetapi penumpang juga tidak perlu panik seolah kapal akan tenggelam,” kata Misbakhun.

Misbakhun juga mengatakan bahwa Komisi XI DPR juga memahami sensitivitas dampak nilai tukar terhadap masyarakat.

Pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, tarif energi, hingga biaya produksi industri yang pada akhirnya dapat memengaruhi inflasi domestik.

Karena itu, DPR khususnya Komisi XI akan terus memantau perkembangan pasar keuangan nasional dan berkomunikasi intensif dengan pemerintah, BI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait langkah menjaga stabilitas ekonomi.

“Saya yakin pasar akan mulai melihat arah perbaikannya,” ujarnya.