Ini Strategi BTN Salurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat

AKURAT.CO PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai bank plat merah yang berfokus pada pembiayaan rumah telah menyalurkan kredit pembiayaan rumah (KPR) sebanyak 6 juta unit untuk masyarakat kategori desil 3.
Sebagaimana diketahui desil 3 merupakan klasifikasi kelompok masyarakat yang berada di urutan ke-21% hingga 30% tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.
Dalam program bantuan pemerintah, Desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.
"Kalau desil 3 kpr subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program," kata Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu dalam acara Jogja Financial Festifal di Jogja Expo Centar (JEC) Yogyakarta Sabtu (23/5/2026).
Baca Juga: Kolaborasi BTN dan KAI Hadirkan 5.400 Unit Hunian TOD Baru
Menurut Nixon BBTN dalam mengalurkan kredit perumahan, ada dua strategi utama yaitu, melalui program KPR subsidi, dan lewat bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat dengan penghasilan paling rendah.
Program KPR subsidi memang dirancang untuk masyarakat dengan batas maksimal penghasilan tertentu agar tepat sasaran kepada kelompok MBR.
Sementara bagi masyarakat di desil 1 dan 2 yang dinilai belum mampu mengakses kredit perbankan, pemerintah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsisdi yang dibatasi max income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR," jelasnya.
Adapun tahun ini, kata Nixon, program BSPS disebut menyasar sekitar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia.
"Yang desil 1-2 ini pemerintah mengeluarkan BSPS bantuan simulan pembangunan swadaya jadi pemerintah kasih 20-25 juta tahun ini ada 400 ribu per rumah tangga," lanjutnya.
Nixon menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun. Langkah itu diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah.
"Hari ini pemerintah mengkaji KPR sampai 40 tahun mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat. Ini cara penetrasi MBR," sebutnya.
Selain lewat pembiayaan rumah, BTN juga mengandalkan digitalisasi untuk menjangkau masyarakat yang belum tersebtuh akses pembiayaan bank.
Nixon menilai penetrasi telepon seluler di Indonesia saat ini jauh lebih tinggi dibanding kepemilikan rekening bank.
Ia mencontohkan, selama lebih dari 70 tahun BTN menyalurkan sekitar 6 juta KPR. Namun dalam waktu kurang dari tiga tahun, pengguna mobile banking BTN sudah mencapai sekitar 5 juta akun.
"Kita buat digitalisasi untuk perbankan. Penetrasi HP lebih banyak dibanding penetrasi account. BTN usaia 70 lebih KPR 6 jutaan, mobile ga sampai 3 tahun sudah 5 juta mobile banking acc. Menurut saya jumlah KPR ditakeover user mobile," ungkapnya.
"Penetration rate sekarang lebih mudah karena mobile bisa buka dari rumah. Itu cara kami akses unbanked," tuturnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








