OJK Rombak Pimpinan, Pengawasan Kripto dan Bursa Karbon Diperkuat

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyegaran organisasi dengan melantik lima pejabat baru pada Selasa (2/6/2026).

Di balik rotasi tersebut, terdapat sinyal kuat bahwa regulator tengah memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor yang menjadi fokus baru industri jasa keuangan, mulai dari aset kripto, inovasi teknologi keuangan, hingga perdagangan karbon.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melantik dan mengambil sumpah jabatan lima pimpinan baru yang akan menempati posisi strategis setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, dan Kepala OJK Daerah.

Baca Juga: Mengenal Fungsi OJK dalam Mengawasi Lembaga Keuangan di Indonesia

"Pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi," kata Friderica dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dirinya menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepada para pejabat baru bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan OJK tetap menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional.

"Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat serta pembangunan nasional," ujarnya.

Lima pejabat yang dilantik meliputi Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon; Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi; Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,

Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; serta Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara.

Rotasi kali ini menarik perhatian karena menyentuh langsung sektor-sektor yang pertumbuhannya sedang menjadi perhatian regulator.

Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp650 triliun, melonjak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara jumlah investor kripto nasional telah menembus lebih dari 23 juta pengguna, menjadikannya salah satu instrumen investasi dengan basis investor terbesar di Indonesia.

Baca Juga: OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal dalam 3 Bulan, Dana Korban Penipuan Rp585 Miliar Berhasil Diselamatkan

Di sisi lain, perdagangan karbon yang mulai berjalan setelah peluncuran bursa karbon Indonesia pada September 2023 juga terus dikembangkan sebagai bagian dari agenda transisi ekonomi hijau nasional.

Kehadiran pejabat baru di bidang pengawasan emiten, derivatif, dan bursa karbon menunjukkan upaya OJK memperkuat tata kelola sektor yang semakin kompleks.

Selain itu, pembentukan kepemimpinan baru pada departemen yang membidangi inovasi teknologi sektor keuangan dan aset digital menjadi penting mengingat OJK resmi mengambil alih pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pelantikan ini juga berlangsung di tengah agenda transformasi kelembagaan OJK yang terus berjalan.

Sejak beberapa tahun terakhir, regulator keuangan tersebut melakukan penyesuaian struktur organisasi untuk mengakomodasi perkembangan industri keuangan digital, perlindungan konsumen, hingga penguatan pengawasan terintegrasi.

Penempatan Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi menjadi salah satu indikator bahwa agenda modernisasi organisasi masih menjadi prioritas regulator.

Friderica menekankan bahwa suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dari pembinaan talenta sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan.

Menurutnya, pergantian pejabat diperlukan agar organisasi mampu merespons perubahan yang berlangsung cepat di sektor jasa keuangan, termasuk perkembangan teknologi, model bisnis baru, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman.

Bagi pelaku industri, penguatan kepemimpinan di sektor aset digital dan inovasi teknologi keuangan berpotensi mempercepat penyusunan regulasi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sementara bagi masyarakat, langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya aktivitas investasi digital, termasuk pada instrumen kripto yang masih memiliki risiko tinggi.

Pengawasan yang lebih kuat juga menjadi krusial mengingat jumlah pengguna layanan keuangan digital terus meningkat seiring percepatan digitalisasi ekonomi nasional.

Di tingkat daerah, penunjukan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara diharapkan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan regional sekaligus mendukung inklusi keuangan di salah satu pusat ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa.

Pelantikan lima pejabat baru ini menjadi bagian dari strategi OJK memperkuat kapasitas pengawasan pada sektor-sektor yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan industri keuangan dalam beberapa tahun mendatang.