BRI Bakal Salurkan Rp880 Miliar KPP di Batang

AKURAT.CO Pemerintah terus memperkuat pembiayaan sektor perumahan tidak hanya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, tetapi juga lewat Kredit Program Perumahan (KPP) yang menyasar pelaku usaha dalam rantai pasok pembangunan rumah.
Dalam agenda di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menyalurkan KPP senilai Rp880 miliar kepada sekitar 7.100 penerima.
Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bentuk dukungan perseroan terhadap program perumahan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Plafon KPP Naik Jadi Rp50 Triliun, Pemerintah Entaskan UMKM dari Rentenir
"Pada tanggal 30 Juli nanti di Batang, Insya Allah kami akan menyalurkan sebesar Rp880 miliar kepada sekitar 7.100 penerima KUR Perumahan," kata Aris usai pertemuan dengan Menteri PKP di Jakarta, Senin Malam (27/7/2026).
Aris menjelaskan KUR Perumahan tidak hanya mendukung masyarakat sebagai pembeli rumah, tetapi juga memperkuat pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan hunian.
"Program ini mendukung ekosistem perumahan, tidak hanya dari sisi demand tetapi juga dari sisi supply," ujarnya.
Menurut Aris, skema tersebut juga memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Untuk sisi demand, pembiayaan di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan. Harapannya masyarakat bisa memperoleh akses pembiayaan yang lebih baik sekaligus terhindar dari rentenir," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, tingginya minat terhadap KUR Perumahan membuat pemerintah memutuskan menaikkan kuota pembiayaan.
Ara menyebut kuota yang semula sekitar Rp36 triliun kini meningkat menjadi Rp50 triliun setelah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kuotanya ditingkatkan dari sekitar Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun karena serapannya sangat tinggi," ujar Maruarar.
Menurut Ara, lebih dari separuh penyaluran KUR Perumahan hingga saat ini berasal dari BRI sehingga kolaborasi dengan bank pelat merah tersebut terus diperkuat.
"Lebih dari 50 persen penyaluran yang sudah terserap berasal dari Bank BRI. Karena itu kami memperkuat kolaborasi antara Kementerian PKP, Tapera, dan BRI," katanya.
Maruarar menambahkan KUR Perumahan tidak hanya menyasar pembeli rumah, tetapi juga pelaku usaha sektor konstruksi seperti kontraktor, pengembang hingga toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM.
"Kami ingin ekosistem perumahan tumbuh secara menyeluruh. Perbankan, pengembang, Tapera, SMF, pemerintah daerah, kementerian terkait hingga masyarakat harus bergerak bersama agar pembangunan rumah semakin cepat," ujarnya.
Selain rumah tapak, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan rumah susun melalui skema Danantara Housing yang direncanakan hadir di sedikitnya 100 titik di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sulawesi Utara, Papua hingga Nusa Tenggara Timur.
Program tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak di berbagai wilayah Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









