Ekonom Sebut Visi Misi Anies dan Cak Imin di Bidang Ekonomi Lebih Berbobot Dibandingkan Paslon Lain, Ini Penjelasannya

AKURAT.CO Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, visi misi di bidang ekonomi pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) lebih berbobot dan konseptual.

Menurutnya, visi misi ekonomi Anies dan Muhaimin, terutama pada transisi ekonomi hijau, pemerataan dan pengembangan daerah di luar Jawa. Visi misi tersebut lebih ideal dibandingkan dengan paslon lain.

“Kalau dilihat lebih rinci, hanya Anies yang memberikan fokus pembangunan dan program aksi berbasis pulau atau regional,” kata Bhima kepada Akurat.co, Jumat (1/12/2023).

Baca Juga: Unjuk Rasa di Mabes Polri, Massa Aksi: Jangan Ada Unsur Adu Domba dalam Kasus Firli Bahuri

Bhima menambahkan, visi misi ekonomi capres-cawapres lain terlalu umum sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap daerahnya punya potensi dan tantangan tersendiri atau unik.

Bhima tak memungkiri bahwa visi misi capres-cawapres di bidang ekonomi membutuhkan anggaran yang besar. Namun, dalam hal ini Anies lebih terukur ketimbang paslon lain.

“Paslon lain masih banyak umbar janji, seperti makan gratis yang anggarannya fantastis. Di saat bersamaan Indonesia masih harus melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Jadi, kalau digabung kedua program itu saja butuh lebih dari Rp2.400 triliun sampai 2029,” ucap Bhima.

Baca Juga: Innalilahi wa Innailaihi Raji'un, Pelajar SMK di Ciampea Bogor Meninggal Dunia, Diduga Korban Pembacokan

Adapun, Bhima menilai, ambisius atau visi misi setiap capres-cawapres di bidang ekonomi sangat besar. Namun terpenting, dia menekankan perlunya melihat kondisi eksternal.

Mitra dagang utama Indonesia seperti China dan negara lain, tahun depan diperkirakan masih akan terus melambat atas permintaan domestiknya. 

"Ada kesalahan fatal di dokumen visi misi paslon terutama soal bagian pengupahan, disebut ingin mencabut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 tahun 2015 yang sebenarnya sudah dicabut juga melalui UU Cipta Kerja. Ini kelihatan sekali tim yang buat visi misi nya tidak update aturan ketenagakerjaan,” ungkap Bhima.

Baca Juga: Anies Sebut Media Perlu Objektif, Tak Harus Netral