Pemerintah Bantah Tudingan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel Demi Aksesi Keanggotaan OECD

AKURAT.CO Indonesia membantah tuduhan bahwa Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk mendapatkan keanggotaan di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan pada Kamis, 11 April 2024 bahwa Indonesia telah setuju untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Media tersebut mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan Israel untuk menyetujui permintaannya untuk bergabung dengan OECD.

Yedioth Ahronoth mengatakan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah tiga bulan pembicaraan rahasia antara Israel, Indonesia dan OECD yang beranggotakan 38 negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, akan berusaha untuk menormalkan hubungannya dengan Yerusalem.

Media tersebut mengutip surat baru-baru ini dari Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann kepada Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz yang mengatakan bahwa setiap keputusan di masa depan untuk menerima Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut akan membutuhkan kesepakatan bulat di antara semua anggota, termasuk Israel.

Katz, dalam sebuah surat kepada Cormann, dikutip oleh Yedioth Ahronoth yang mengatakan bahwa ia mengharapkan adanya perubahan positif dalam kebijakan Indonesia terhadap Israel, dan khususnya penolakan terhadap kebijakan diskriminatif terhadap Israel, menuju pembentukan hubungan diplomatik penuh antara kedua belah pihak.

Baca Juga: Selain Indonesia, 6 Negara Ini Ikut Antre Masuk OECD

Media lain, The Times of Israel, mengkonfirmasi laporan tersebut, dengan mengutip seorang pejabat Israel, yang berbicara tanpa menyebut nama tentang kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina tidak berubah, dan Indonesia tetap mempertahankan dukungan yang tak tergoyahkan untuk kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Hal ini mengacu pada keberadaan Palestina dan Israel sebagai dua negara merdeka.

"Hingga saat ini, belum ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama di tengah kekejaman Israel di Gaza. Indonesia akan selalu konsisten untuk berada di garis terdepan dalam membela hak-hak rakyat Palestina," ujarnya dikutip Sabtu (13/4/2024).

Mengenai proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD, Lalu mengatakan bahwa proses tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan Indonesia akan mengadopsi peta jalan keanggotaan OECD pada bulan Mei. Indonesia akan menjadi anggota OECD pertama dari Asia Tenggara.

"Lamanya waktu yang dibutuhkan setiap negara untuk mencapai keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung pada kesiapan masing-masing negara," katanya.

Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berharap untuk menyelesaikan proses bergabung dengan kelompok ini dalam waktu dua atau tiga tahun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tanggal 28 Februari.

Keikutsertaan Indonesia di OECD, yang mengharuskan reformasi institusional untuk memenuhi standar-standar tinggi kelompok ini, dipandang sebagai dukungan terhadap tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045, saat Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.