AKURAT.CO Italia akan melanjutkan pendanaan untuk Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA sebagai bagian dari paket bantuan sebesar EUR35 juta atau sekitar USD38 juta.
Di mana komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani saat pertemuan di Roma dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.
Dilansir dari Reuters, Tajani menyampaikan bahwa sebanyak EUR5 juta akan digunakan untuk proyek-proyek UNRWA dan sisanya ditujukan untuk bantuan kepada rakyat Palestina.
Baca Juga: Daftar Lengkap Negara Eropa yang Sudah Mengakui Palestina
Seperti yang diketahui, Italia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang memblokir bantuan untuk UNRWA menyusul tuduhan Israel. Beberapa staf badan tersebut disebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza.
"Italia telah memutuskan untuk melanjutkan pembiayaan proyek-proyek khusus yang ditujukan untuk membantu pengungsi Palestina tetapi hanya setelah pemeriksaan ketat yang menjamin bahwa tidak satu sen pun berisiko mendukung terorisme," kata Tajani Senin (27/5/2024).
Seperti yang diketahui, Italia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang memblokir bantuan untuk UNRWA menyusul tuduhan Israel. Beberapa staf badan tersebut disebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza.
"Italia telah memutuskan untuk melanjutkan pembiayaan proyek-proyek khusus yang ditujukan untuk membantu pengungsi Palestina tetapi hanya setelah pemeriksaan ketat yang menjamin bahwa tidak satu sen pun berisiko mendukung terorisme," kata Tajani Senin (27/5/2024).
Dikabarkan UNRWA mempekerjakan 13.000 orang di Gaza, mengelola sekolah-sekolah di daerah konflik, klinik kesehatan primer dan layanan sosial lainnya, serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa negara telah kembali mendanai badan tersebut.
Bahkan beberapa waktu lalu Jerman meyampaikan bahwa mereka akan melanjutkan kerja sama dengan UNRWA menyusul laporan yang dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna mengenai prosedur UNRWA untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas.
Bagikan:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 3Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal