Pesan Ekonom ke Menteri Ekonomi di KMP: Hindari Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Tupoksi

AKURAT.CO Sejumlah ekonom merasa khawatir terkait efisiensi dalam Kabinet Merah Putih (KMP) yang tergolong lebih gemuk dari biasanya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, kabinet dengan jumlah kementerian yang besar berpotensi menghadirkan tantangan koordinasi dan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar kementerian.

Esther menegaskan bahwa potensi tumpang tindih tupoksi antara kementerian koordinator (kemenko) dan kementerian lainnya sangat mungkin terjadi.

"Kemungkinan tumpang tindih tupoksi antar kemenko dan kementerian lain ada, belum lagi problem koordinasi dan ego kementerian," ujar Esther saat dihubungi Akurat.co, Rabu (23/10/2024).

Untuk menghindari hal ini, menurutnya, identifikasi yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi setiap kementerian sangatlah penting, sehingga tidak ada pengulangan pekerjaan di antara berbagai kementerian. Selain itu, ego sektoral antara kementerian juga harus diminimalisir agar tidak menghambat jalannya pemerintahan.

Tantangan ini semakin nyata dengan adanya pembentukan kementerian atau lembaga baru. Esther menyoroti bahwa problem kelembagaan sering kali muncul pada awal pembentukan kementerian atau lembaga negara yang baru.

Proses pembentukan yang lambat, koordinasi yang tidak efisien, serta konflik kepentingan antar kementerian dapat menjadi penghalang bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu sekitar 8%.

"Problem kelembagaan juga ada di awal pembentukan kementerian (lembaga negara) yang baru. Hal ini harus diminimalisir mengingat target pertumbuhan ekonomi yang diusung relatif tinggi sekitar 8 persen," jelas Esther.

Esther juga mengingatkan agar belanja rutin yang terlalu besar akibat gemuknya kabinet tidak sampai membebani anggaran belanja negara. Dengan jumlah kementerian yang banyak, pengeluaran untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai, fasilitas, dan operasional kementerian, berpotensi membengkak, yang pada akhirnya dapat membebani APBN.

Hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu alokasi anggaran untuk program-program pembangunan dan investasi yang lebih mendesak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan langkah Presiden Prabowo menempatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah koordinasi langsung Presiden, muncul pertanyaan mengenai efektivitas langkah ini dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Esther berpendapat bahwa belum ada jaminan bahwa dengan menempatkan Kemenkeu di bawah Presiden, sektor ekonomi akan lebih cepat maju. Sebagai contoh, ia merujuk pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada langsung di bawah Presiden, namun masalah korupsi masih tetap ada di Indonesia.

"Belum ada jaminan bahwa di bawah Presiden langsung, ekonomi kita akan lebih cepat maju," ungkap Esther.

Pesan Ekonom ke Menteri Ekonomi di KMP: Hindari Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Tupoksi

Berita Terkait

Berita Terkini

Divonis Tiga Tahun Penjara, Pengelola Klaten Town Square Ajukan Banding

KPP RI Peringati Hari Kartini, Dorong Perempuan Aktif dari Suara ke Aksi

Cari Keadilan, Keluarga Nadiem Makarim Sambangi DPR Terkait Dugaan Kejanggalan Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Swasembada di Era Presiden Prabowo Terbukti, Dony Oskaria: Bulog Sampai Kekurangan Gudang!

Dony Oskaria Tegaskan Komitmen BUMN Dukung Program Pemerintah Prabowo