Keanggotaan BRICS Bantu Indonesia Percepat Perjanjian Bilateral

AKURAT.CO Indonesia dinilai bisa mempercepat sejumlah perjanjian bilateral yang belum optimal dengan negara-negara kunci dalam blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan), seperti Rusia dan China, jika bergabung dengan aliansi tersebut.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menyebut, keanggotaan Indonesia di BRICS akan membuka peluang konsultasi di tingkat bilateral dan kolektif untuk membahas kerja sama yang lebih efektif, termasuk di bidang dirgantara, energi nuklir, dan energi terbarukan.

"Jika Indonesia bergabung, kita bisa sering berdiskusi dengan para negara anggota BRICS untuk mengoptimalkan berbagai kerja sama yang selama ini belum maksimal," jelas Rezasyah, Sabtu (26/10/2024).

Baca Juga: Ridwan Kamil Akan Sulap Kawasan BKT Jadi Destinasi Wisata

Meskipun keanggotaan Indonesia masih dalam proses, ia menekankan, Indonesia akan mendapatkan berbagai manfaat, seperti kesempatan memahami lebih dalam dinamika internal BRICS, birokrasi, serta dokumen-dokumen yang telah dihasilkan aliansi tersebut.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia akan memperkuat komitmen negara dalam mendukung perkembangan negara-negara berkembang, meningkatkan reputasi di kancah internasional.

Indonesia juga bisa memanfaatkan dukungan moral dari BRICS untuk memperjuangkan isu-isu global, seperti mempersatukan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab guna mempercepat kemerdekaan Palestina.

Namun, tantangan juga mengiringi peluang ini. Menurut Rezasyah, ada risiko bahwa negara-negara Barat, khususnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat, akan mempertanyakan kemandirian Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif.

Baca Juga: Lansia Usia 101 Tahun di Koja Tewas Gantung Diri, Sempat Minta Maaf ke Tetangga

Indonesia juga bisa menghadapi kritik dari negara-negara Barat terkait kecenderungan ekonominya yang dianggap lebih sosialistis dibandingkan ekonomi kapitalistik Barat, serta potensi pengurangan hak istimewa, seperti alih teknologi dan investasi.

Untuk itu, Rezasyah menyarankan agar Indonesia memperjelas posisinya di BRICS sebagai keputusan mandiri yang tetap konsisten dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar dunia.

"Indonesia juga harus memastikan bahwa partisipasinya di BRICS selaras dengan tujuan pembangunan negara-negara berkembang," tutupnya.