DPR Dorong DJP Bali Optimalisasi Pajak di Luar Pariwisata

Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali perlu strategi khusus dalam mengelola potensi pajak dari berbagai sektor. Pasalnya, Bali terlalu bergantung pada pariwisata.

"Kanwil DJP Bali harus lebih jeli membidik potensi sumber penerimaan pajak. Misalnya, diperlukan peraturan teknis terkait penghitungan pajak atas usaha yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA) di Bali," ujarnya dipantau dari kanal Youtube TV Parlemen, Jumat (29/11/2024), 

Ia menilai bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Wihadi mengusulkan agar pemerintah daerah (Pemda) Bali bersinergi dengan pemerintah pusat guna memberikan pendampingan intensif bagi pelaku UMKM lokal.

Baca Juga: Garam Amed Bali Raih Penghargaan Indikasi Geografis dari Uni Eropa

"Pendampingan ini penting, mulai dari ide usaha, pemasaran, hingga penjualan produk. Tujuannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Bali terus berjalan positif," tambahnya.

Berdasarkan data, realisasi penerimaan pajak di Bali telah mencapai 86% hingga September 2024. Wihadi optimis target 100% dapat tercapai hingga akhir tahun. "Kami apresiasi pencapaian ini. Harapannya, hingga akhir tahun target 100 persen dapat tercapai," katanya.

Dalam pandangannya, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali harus tetap didukung. Namun, sektor lain, seperti UMKM, juga perlu mendapatkan perhatian serius. "Kita ingin Bali tidak hanya bertumpu pada pariwisata. UMKM juga harus berkembang, dan sektor-sektor lain perlu diperkuat agar perekonomian lebih beragam," jelas Wihadi.

Pendekatan berbasis budaya dan humanis juga diusulkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran pajak. Ia menyarankan Pemda Bali menggandeng tokoh-tokoh adat dalam upaya ini. "Pendekatan berbasis budaya dan humanis efektif di Bali. Dengan menggandeng tokoh adat, kesadaran masyarakat, terutama pelaku UMKM, dalam membayar pajak bisa ditingkatkan," jelasnya.

Pajak yang terkelola dengan baik diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bali. "Hasil penguatan pajak akan dikelola untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Ini harus menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Wihadi.

Selain itu, Wihadi juga menegaskan pentingnya aturan pajak untuk usaha yang dijalankan oleh WNA. Ia menyebut bahwa regulasi ini dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang signifikan jika diterapkan dengan baik.

"Banyak WNA yang menjalankan usaha di Bali. Kita harus memastikan mereka berkontribusi dalam penerimaan pajak, dengan aturan yang jelas dan tegas," ujarnya.

Langkah-langkah ini, menurut Wihadi, akan mendorong Bali untuk tidak hanya menjadi pusat pariwisata global, tetapi juga sebagai pusat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Bali harus menjadi contoh bagaimana daerah mengelola potensi pajak dari berbagai sektor untuk mendukung pembangunan yang merata," tukasnya.