Keamanan Siber AS Terancam, Departemen Keuangan Jadi Sasaran Peretasan

Dimana insiden tersebut terungkap setelah BeyondTrust Inc., penyedia perangkat lunak pihak ketiga, melaporkan adanya akses ilegal ke sistem mereka pada 8 Desember 2024 lalu.  

 

Usut punya usut, BeyondTrust nampaknya memiliki kontrak senilai lebih dari USD4 juta dengan berbagai lembaga federal, termasuk Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, dan Departemen Kehakiman, mengungkap bahwa peretas berhasil mendapatkan akses ke kunci keamanan yang digunakan untuk mendukung layanan berbasis cloud. 

 

 

Sehingga mengakibatkan beberapa stasiun kerja Departemen Keuangan serta dokumen non-rahasia berhasil disusupi.

 

Dilansir Bloomberg, Selasa (31/12/2024), Departemen Keuangan bekerja sama dengan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), FBI, serta penyelidik forensik. Pihak departemen mengonfirmasi bahwa layanan BeyondTrust yang disusupi telah dinonaktifkan dan tidak ada bukti bahwa peretas masih memiliki akses.  

 

Namun, tuduhan keterlibatan China dalam insiden ini memicu ketegangan diplomatik. Kedutaan Besar China di Washington menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah tanpa dasar. 

 

Mereka meminta AS berhenti menyebarkan disinformasi terkait ancaman keamanan siber yang disebut-sebut berasal dari China.  

 

Selain Departemen Keuangan, kelompok peretas yang sama, dikenal sebagai Salt Typhoon, juga menyerang jaringan telekomunikasi AS. Mereka dikabarkan mengumpulkan informasi sensitif, termasuk data panggilan telepon dan pesan teks warga AS, selama berbulan-bulan. 

 

Target serangan ini melibatkan tokoh politik seperti Donald Trump dan staf kampanye Wakil Presiden Kamala Harris.