Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Thailand Kucurkan BLT Gelombang Tiga, Indonesia Kapan?

AKURAT.CO Pemerintah Thailand baru saja mengumumkan gelombang ketiga bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi mereka. Dengan alokasi dana mencapai THB27 miliar atau sekitar Rp13,47 triliun).

Dimana program tersebut menyasar 2,7 juta warga berusia 16 hingga 20 tahun. Namun, di balik optimisme pemerintah, muncul pertanyaan besar.

Apakah kebijakan ini cukup untuk mengangkat ekonomi Thailand secara berkelanjutan?

Mengutip dari laman Bloomberg, ekonomi Thailand menghadapi berbagai tekanan, mulai dari ketegangan perdagangan global, fluktuasi mata uang baht, hingga tingginya utang rumah tangga yang mencapai 89,6% dari PDB salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Dengan pertumbuhan yang hanya mencapai 2,5% pada 2024 lalu, pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra ingin menggenjot ekonomi hingga melampaui 3% tahun ini.

Baca Juga: Bidik Pertumbuhan Ekonomi 3,5 Persen, Thailand Siapkan Paket Kebijakan Ini

Menteri Keuangan, Pichai Chunhavajira menegaskan bahwa stimulus ini bukan hanya untuk meningkatkan konsumsi, tetapi juga untuk meringankan beban utang rumah tangga.

"Diharapkan dengan adanya kucuran dana ini dapat mempercepat belanja masyarakat dan menggairahkan sektor perdagangan domestik," paparnya.

Tentunya, lanjut Pichai, bantuan tunai akan disebarkan ke seluruh negeri dan meringankan beban utang rumah tangga. Dirinya menganggap skema tersebut akan bermanfaat.

Stimulus dan Risiko Ekonomi: Apakah Thailand Mengambil Langkah yang Tepat?

Kebijakan BLT bukanlah hal baru dalam strategi ekonomi Thailand. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan THB145 miliar untuk pemegang kartu kesejahteraan negara dan penyandang disabilitas, serta THB30 miliar untuk warga lanjut usia.

Namun, kebijakan ini memiliki risiko tersendiri. Tidak sedikit dari para kritikus ekonomi menilai bahwa stimulus berbasis BLT bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan persoalan struktural seperti rendahnya daya saing industri, ketergantungan pada ekspor, dan ancaman tarif dari negara mitra dagang.

Thailand sendiri menghadapi ancaman tarif dagang dari Amerika Serikat, mengingat surplus perdagangan mereka dengan AS mencapai USD35 miliar.

Baca Juga: Big Cola Jadi Sponsor Regional Manchester City di Indonesia dan Thailand

Jika pemerintahan Donald Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionisme, ekspor Thailand bisa semakin tertekan.

Di sisi lain, sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Thailand juga belum sepenuhnya pulih. Meskipun baht mengalami penguatan 4,8% terhadap dolar AS tahun lalu, pemerintah justru menginginkan pelemahan nilai tukar guna mendorong daya saing ekspor dan menarik lebih banyak wisatawan.

"Pemerintah telah menyiapkan sekitar 46 proyek fiskal untuk menstimulasi pertumbuhan, termasuk meningkatkan belanja publik hingga lebih dari 70% dari anggaran dan mendorong ekspor di atas 4%," kata Pichai.

Apakah Indonesia Akan Mengikuti Jejak Thailand?

Jika ditelaah lebih lanjut, kebijakan yang diambil oleh Thailand tentu menarik untuk dicermati dari perspektif Indonesia.

Mengutip dari berbagai sumber, Indonesia sebagai sesama negara dengan ketergantungan tinggi pada ekspor dan konsumsi domestik, strategi Thailand bisa menjadi studi kasus bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter.

Indonesia juga tengah menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk potensi perlambatan ekspor akibat regulasi perdagangan internasional dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Meski ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dari Thailand pada 2024, kebijakan bantuan sosial dan insentif konsumsi dalam negeri juga menjadi perdebatan di Tanah Air.

Namun, dibandingkan Thailand, Indonesia cenderung lebih fokus pada subsidi sektor produksi dan pembangunan infrastruktur ketimbang hanya sekadar mengandalkan BLT.

Pemerintah Indonesia juga lebih hati-hati dalam pelemahan rupiah, agar tidak memicu inflasi yang lebih tinggi.

Kebijakan BLT Thailand memang dapat memberikan dorongan ekonomi jangka pendek, tetapi masih ada pertanyaan besar mengenai efektivitasnya dalam mengatasi tantangan ekonomi struktural.

Sebab apabila tidak diimbangi dengan kebijakan industrialisasi dan diversifikasi ekonomi, Thailand bisa saja kembali menghadapi stagnasi pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, Indonesia bisa belajar dari langkah Thailand menganalisis keuntungan dan risiko stimulus berbasis BLT sebelum menerapkannya sebagai solusi utama.

Kebijakan ekonomi yang berkelanjutan harus mampu menjaga keseimbangan antara konsumsi domestik, ekspor, dan stabilitas nilai tukar agar tidak menimbulkan efek samping jangka panjang.