Sri Mulyani Sebut Tarif Trump Tak Berlandaskan Ilmu Ekonomi
Camelia Rosa | 8 April 2025, 17:11 WIB

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengaku tidak memahami dasar pengenaan tariff resiprokal atau tarif timbal balik yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia.
"Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami," jelasnya dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Menara Mandiri, Jakarta hari ini, Selasa (8/4/2025).
Oleh karena itu dirinya berpendapat bahwa Trump tidak lagi menggunakan ilmu ekonomi dalam mengambil keputusan tersebut.
"Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi, yang penting pokoknya tarif duluan karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain itu. Its purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya," tuturnya.
Kendati demikian, Bendahara Negara itu menekankan bahwa kebijakan tarif impor yang dikenakan Trump ini tetap perlu segera diantisipasi. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu perang dagang yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia.
"Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus cepat," urainya.
Sri menambahkan, pemerintah sendiri sejatinya telah memilih jalur negosiasi daripada melakukan perlawanan seperti China dan Uni Eropa. Katanya, strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencari peluang ekspor baru ke pasar AS.
Ia juga menilai, strategi negosiasi ini banyak ditempuh oleh berbagai negara meskipun hasil dari negosiasi tarif impor itu memang tidak selamanya akan menyenangkan.
"Jadi berbagai negara yang lain mungkin lebih kepalanya dingin dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi. Tapi it's not necessarily karena hasilnya juga bisa tidak menyenangkan," tandas Menkeu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









