Ditekan Trump, Vietnam Malah Tawarkan Tarif Nol

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas kebijakan Presiden Donald Trump yang akan memberlakukan tarif masuk sebesar 46% terhadap barang-barang asal Vietnam.

 

Dikutip dari laman reuters, tawaran tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 5 April 2025 dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang ditujukan langsung kepada Presiden Trump. 

 

Dalam surat tersebut, Lam tidak hanya menawarkan penghapusan tarif secara menyeluruh, akan tetapi juga meminta agar penerapan tarif baru ditunda setidaknya selama 45 hari sejak tanggal efektifnya, yakni 9 April 2025.

 

Baca Juga: Trump Tebar Teror Dagang! Vietnam-Kamboja Digilas, China Malah Aman?

Tentunya langkah Vietnam tersebut mencerminkan kekhawatiran mendalam atas dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat kebijakan proteksionis baru dari Washington.

 

Terutama mengingat Vietnam telah menjadi pusat utama manufaktur dan ekspor regional dalam beberapa tahun terakhir.

“Vietnam menawarkan kompromi langka. Tapi di tengah tekanan proteksionisme dalam negeri AS, tawaran ini kemungkinan besar akan dipandang sebagai setengah langkah, bukan solusi struktural,” ucap Pakar Perdagangan Internasional dari Peterson Institute for International Economics, Chad Bown,

 

Meski Vietnam mencoba meredakan ketegangan, lanjut Chad, respons dari Gedung Putih sejauh ini belum menggembirakan. Bahkan penasihat perdagangan Presiden Trump, Peter Navarro menyebut bahwa langkah Vietnam belum menyentuh akar persoalan.

“Jika kita hanya menurunkan tarif dan mereka juga menurunkan tarif mereka menjadi nol, kita tetap menghadapi defisit sekitar USD120 miliar,” ujar Navarro dalam program Sunday Morning Futures di Fox News.

 

Menurutnya, masalah utama dalam hubungan dagang dengan Vietnam bukan hanya tarif, melainkan berbagai bentuk praktik non-tarif yang dianggap merugikan, seperti subsidi ekspor dan manipulasi asal produk ekspor yang disebut-sebut sebagai jalur penghindaran tarif dari China.

 

Sebab, ekonomi Vietnam sangat bergantung pada ekspor, terutama ke pasar AS. Dengan kebijakan tarif baru, Vietnam bisa kehilangan daya saing ekspornya dan menghadapi gangguan serius dalam rantai pasokan global. 

 

Hal ini diakui pula oleh Direktur Eksekutif Asian Trade Centre di Singapura, Deborah Elms menyampaikan bahwasanya Vietnam sangat sadar posisinya sebagai pusat manufaktur baru. Tarif dari AS bisa mengguncang rantai pasok dan hubungan jangka panjang dengan investor asing.

"Langkah Vietnam juga dinilai sebagai sinyal bahwa negara itu ingin tetap berada dalam orbit ekonomi AS, meski berada di bawah bayang-bayang konflik dagang global," paparnya.