Defisit APBN Maret 2025 Tembus Rp104,2 Triliun, Sri Mulyani: Masih Sesuai Target

AKURAT.CO Pemerintah mencatat keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mengalami surplus sebesar Rp17,5 triliun.

Angka ini menunjukkan kemampuan negara mengelola fiskal secara sehat, di tengah defisit APBN yang mencapai Rp104,2 triliun atau setara 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, posisi defisit tersebut masih dalam jalur yang aman dan sesuai dengan rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2025 yang telah disepakati bersama DPR.

“Defisit Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari PDB bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Ini masih dalam desain awal dan berjalan sesuai dengan target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual “APBN Kita” edisi April 2025, di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: Defisit APBN Tembus 0,13 Persen PDB Setara Rp31,2 Triliun per Februari 2025

Melalui UU Nomor 62 Tahun 2024, lanjut Srimul, pemerintah bersama DPR telah menetapkan target defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Posisi per Maret 2025 baru mencapai 16,9% dari target tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target tahunan Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp3.621,3 triliun.

“Pendapatan dan belanja bergerak seiring. Ini menunjukkan konsistensi dan disiplin dalam pengelolaan fiskal,” tambahnya.

Dari sisi penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun. Rinciannya, Rp322,6 triliun dari pajak (14,7% dari target), serta Rp77,5 triliun dari bea dan cukai (25,7% dari target).

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp115,9 triliun atau 22,6% dari target.

Pada sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat menyerap Rp413,2 triliun (15,3% dari pagu) dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun (22,5% dari pagu). Belanja K/L menyerap Rp196,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp217,1 triliun.

“Dengan surplus keseimbangan primer, ini menandakan bahwa negara masih memiliki ruang untuk membiayai belanja negara tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan utang,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, posisi ini menjadi indikator penting bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap sehat di awal tahun.

"Oleh karena itu, pemerintah akan tetap berkomitmen menjaga defisit tetap terukur sekaligus menjalankan fungsi counter-cyclical dari APBN untuk mendukung pertumbuhan dan transformasi ekonomi," paparnya.