Ekonom: Purbaya Harus Buktikan Konsistensi Jaga Disiplin Fiskal

Dengan latar belakang sebagai ekonom dan posisi sebelumnya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya dinilai memiliki kapasitas yang memadai.

“Artinya dari sisi jam terbang, belakang pendidikan sudah cocok. Meskipun mungkin market masih merespon negatif ya, bukan karena profil Pak Purbaya ya mungkin shock ya dengan melihat (pergantian) Sri Mulyani,” kata Tauhid saat dihubungi Akurat.co, Senin (8/9/2025).

Meski demikian, Tauhid menekankan bahwa tantangan Purbaya tidaklah ringan dalam mengembang tugas sebagai pengganti Sri Mulyani di Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Purbaya Gantikan Srimul, Ekonom: Kami Tunggu Gebrakan Fiskal!

Salah satu isu besar ada pada penerimaan pajak yang dinilai seret di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini kontras dengan target penerimaan pajak tahun depan yang cukup tinggi.

Dari sisi belanja, pemerintah juga telah merancang ekspansi fiskal besar untuk mendanai berbagai program prioritas Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. 

Kondisi ini diperberat dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang mencapai lebih dari Rp700 triliun pada 2026.

“Nah itu yang agak-agak berat dan itu menurut saya situasi yang harus diadapi oleh Menteri Keuangan (Purbaya) ke depan,” ujar Tauhid.

Meski begitu, Tauhid menambahkan perlunya memberi kesempatan bagi Purbaya membuktikan konsistensi dalam menjaga disiplin fiskal. 

“Jadi saya kira itu kita memberikan kesempatan termasuk mengawal program-program prioritas yang diharapkan bisa memiliki dampak ekonomi,” tambah Tauhid.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), bersamaan dengan perombakan kabinet pada sejumlah pos kementerian lainnya.

Keputusan ini menandai berakhirnya masa pengabdian Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai figur sentral dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia selama hampir satu dekade terakhir. Pergantian ini sekaligus membuka babak baru dalam arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.