Prabowo: Batas Defisit 3 Persen Tetap Dijaga, Hanya Bisa Dilanggar Saat Krisis Besar

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Prabowo menyatakan aturan tersebut tidak akan diubah, kecuali dalam kondisi darurat besar seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19.

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, ia menyebut batas defisit merupakan instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo, dikutip Senin (16/3/2026).

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.

Indonesia telah menerapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB sejak awal tahun 2000, pascakrisis keuangan Asia.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga disiplin fiskal yang turut diperhatikan oleh para investor.

Prabowo juga menilai Indonesia memiliki keunggulan dibanding banyak negara lain karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit dan batu bara, yang dinilai mampu mendukung ketahanan nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mengembangkan energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.

Baca Juga: Pengamat: Tingginya Biaya Politik Jadi Pemicu Kepala Daerah Terjerat OTT

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien,” ujar Prabowo.

“Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar,” sambungnya.

Prabowo kembali menegaskan komitmennya pada disiplin fiskal, meskipun sejumlah negara telah melonggarkan target ketat defisit anggaran.

Menurutnya, Indonesia pada awalnya mengadopsi pendekatan yang mirip dengan aturan di kawasan Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB.

Namun, banyak negara di kawasan tersebut kini tidak lagi mematuhi ketentuan itu.

Meski demikian, Prabowo menolak gagasan sejumlah ekonom yang mendorong pertumbuhan melalui peningkatan utang secara besar-besaran.

Ia menegaskan prinsip pengelolaan keuangan harus tetap mengutamakan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” ungkapnya.