Krisis Energi Ujian Serius Presiden Prabowo

AKURAT.CO Indonesia selalu dihadapkan dengan situasi krisis energi, tepatnya kenaikan harga BBM subsidi (premium) dari masa ke masa. Hampir setiap presiden yang memimpin Tanah Air selalu melewati fase ini.

Dikatakan krisis, karena kenaikan harga BBM subsidi selalu berimbas pada inflasi dan daya beli masyarakat, yang kerap diiringi dengan penyaluran bantuan sosial sebagai kompensasi untuk meredam gejolak secara terbatas.

Era Soeharto (Orde Baru) misalnya, harga BBM subsidi relatif stabil namun naik beberapa kali. Tahun 1991 naik ke Rp550 dari level 1980 sebesar Rp150, kemudian kembali naik di 1993 ke Rp700 dan puncaknya di 1998 ke Rp1.200.

Baca Juga: Pembatasan BBM 2026 Resmi Berlaku, Ini Batas Beli Pertalite dan Solar per Hari

Berlanjut di Era Gus Dur (2000-2001), harga BBM subsidi juga naik ke Rp1.150 dan mencapai Rp1.450 pada Juli 2001. Di Era SBY (2004-2014), ada dua kali kenaikan harga BBM subsidi secara signifikan yakni pada 2005 ke Rp4.500 dan pada 2008 ke Rp6.000.

Pada Era Jokowi, di awal kepemimpinan tahun 2014, harga premium naik menjadi Rp8.500 (meski banyak orang percaya kenaikan harga BBM subsidi kala itu merupakan "limpahan" dari pemerintahan SBY). Kemudian pada September 2022, Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

Hari ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, krisis energi sudah di depan mata. Perang AS-Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu memicu penutupan Selat Hormuz (jalur yang dilewati 20% pasokan minyak mentah dunia) dan membuat harga crude oil melambung tinggi.

Pada akhir Maret 2026, harga minyak mentah mengalami lonjakan besar, didorong oleh meningkatnya konflik di Timur Tengah, dengan harga melonjak dari USD60 pada akhir tahun 2025 menjadi lebih dari USD100 per barel.

Pemerintah memang belum memutuskan untuk menaikan harga BBM subsidi, tapi ini satu keniscayaan dan seperti menunggu bom waktu. Sementara waktu, pemerintah memilih opsi pembatasan pembelian BBM subsidi oleh masyarakat di SPBU-SPBU pelat merah. Opsi lain yang bisa dikaji untuk meredam konsumsi BBM adalah WFH atau FWA.

Menilik ke belakang, rasanya belum pernah ada yang benar-benar sukses menahan harga BBM subsidi saat krisis energi melanda. Bukan apa-apa, kebijakan terkait harga BBM subsidi adalah kebijakan populis dan super sensitif bagi masyarakat.

Kebijakan menahan harga BBM subsidi saat krisis seringkali dilakukan dengan menambal anggaran subsidi di APBN, bukan dengan tak menaikkan harga sama sekali dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Namun, mampukah kapasitas fiskal RI saat ini menjawabnya, di tengah tren shortfall atau tidak tercapainya target penerimaan negara (perpajakan) tahun lalu dan kebutuhan berbagai belanja program prioritas?

Kenaikan harga BBM subsidi adalah pilihan pahit untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan antipopulis. Banyak presiden yang sudah mencoba untuk tidak meniakan harga BBM subsidi namun gagal.

Presiden Soeharto selama 32 tahun memimpin tercatat menaikkan harga BBM subsidi sebanyak 18 kali. Presiden SBY 3 kali menaikkan BBM subsidi, pun Presiden Jokowi sebanyak 2 kali. Akankah Presiden Prabowo mampu (menahan harga BBM subsidi tak naik)?