Akurat
Pemprov Sumsel

Jawab Kritik JK Soal WFH ASN dan Swasta Tak Efektif, Stafsus Wapres: Tak Menurunkan Produktivitas dan Layanan Publik

Yosi Winosa | 3 April 2026, 21:33 WIB
Jawab Kritik JK Soal WFH ASN dan Swasta Tak Efektif, Stafsus Wapres: Tak Menurunkan Produktivitas dan Layanan Publik
ILustrasi WFH ASN

AKURAT.CO Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto menilai masukan Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla soal kebijakan WFH tak efektif mengurai isu krisis energi kurang tepat.

Pasalnya, kebijakan yang diambil pemerintah khususnya WFH merupakan langkah taktis jangka pendek dan quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik.

Krisis energi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia saat ini, lanjut Nico, diurai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi XII DPR Dorong Elektrifikasi di Tengah Krisis Energi

"Solusi fundamental pemerintah sesungguhnya ada pada transisi energi dalam jangka menengah dan panjang. Seperti mempercepat ekosistem kendaraan listrik, transisi bioenergi B50, hingga memperkuat infrastruktur dan produksi BBM domestik," ujar Nico dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Sebelumnya JK menilai kebijakan WFH ASN dan swasta tak efektik menekan konsumsi energi, mengingat mayoritas aktivitas perkantoran lebih banyak mengkonsumsi energi listrik seperti lampu dan AC.

Listrik di Indonesia sendiri masih dominan diproduksi oleh PLTU yang berbahan bakar batu bara yang notabene Indonesia surplus. "Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan BBM di situ," ujar JK.

Sebaliknya, JK Menilai kebijakan WFH ASN dan Swasta justru mengarah pada penurunan produktivitas.

"Layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi? Akan turun. Itu bahayanya. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya kalau ada masalah suruh istirahat, jangan," kata JK.

Menurut JK, dalam kondisi krisis, masyarakat harus dibuat lebih produktif. "Pabrik-pabrik harus bekerja betul, pegawai atau karyawan harus bekerja dengan betul untuk mengatasi masalah ini. Jangan pulang ke rumah," ujar JK.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.