Jawab Kritik JK Soal WFH ASN dan Swasta Tak Efektif, Stafsus Wapres: Tak Menurunkan Produktivitas dan Layanan Publik

AKURAT.CO Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto menilai masukan Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla soal kebijakan WFH tak efektif mengurai isu krisis energi kurang tepat.
Pasalnya, kebijakan yang diambil pemerintah khususnya WFH merupakan langkah taktis jangka pendek dan quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik.
Krisis energi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia saat ini, lanjut Nico, diurai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi XII DPR Dorong Elektrifikasi di Tengah Krisis Energi
"Solusi fundamental pemerintah sesungguhnya ada pada transisi energi dalam jangka menengah dan panjang. Seperti mempercepat ekosistem kendaraan listrik, transisi bioenergi B50, hingga memperkuat infrastruktur dan produksi BBM domestik," ujar Nico dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Sebelumnya JK menilai kebijakan WFH ASN dan swasta tak efektik menekan konsumsi energi, mengingat mayoritas aktivitas perkantoran lebih banyak mengkonsumsi energi listrik seperti lampu dan AC.
Listrik di Indonesia sendiri masih dominan diproduksi oleh PLTU yang berbahan bakar batu bara yang notabene Indonesia surplus. "Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan BBM di situ," ujar JK.
Sebaliknya, JK Menilai kebijakan WFH ASN dan Swasta justru mengarah pada penurunan produktivitas.
"Layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi? Akan turun. Itu bahayanya. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya kalau ada masalah suruh istirahat, jangan," kata JK.
Menurut JK, dalam kondisi krisis, masyarakat harus dibuat lebih produktif. "Pabrik-pabrik harus bekerja betul, pegawai atau karyawan harus bekerja dengan betul untuk mengatasi masalah ini. Jangan pulang ke rumah," ujar JK.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









