Impor 13 Ton Emas Oleh Bank di India Mandek Imbas Kebijakan Baru Otoritas Perdagangan

AKURAT.CO Bank-bank di India menghentikan sementara pemesanan impor emas dan perak dari pemasok luar negeri, menyusul belum terbitnya izin resmi pemerintah. Akibatnya, sedikitnya 13 ton logam mulia tertahan di bea cukai tanpa kejelasan waktu pelepasan.
Sumber pelaku industri menyebutkan, lebih dari 5 ton emas dan sekitar 8 ton perak saat ini belum bisa keluar dari pelabuhan karena belum adanya perintah baru dari otoritas perdagangan.
Izin impor bullion biasanya diterbitkan setiap awal tahun fiskal oleh Directorate General of Foreign Trade (DGFT) di bawah Kementerian Perdagangan India.
Baca Juga: Transaksi Emas Digital Melonjak 246 Persen, Gen Z Mendominasi
Namun hingga pertengahan April 2026, regulasi tersebut belum dirilis. “Tidak ada gunanya menempatkan pesanan baru ketika pengiriman sebelumnya saja tidak bisa dikeluarkan," ujar seorang dealer bullion berbasis di Mumbai, dikutip dari Reuters, Jumat (17/4/2026).
Kondisi ini mendorong bank-bank menghentikan pemesanan baru dari luar negeri. Data dari World Gold Council menunjukkan permintaan emas India sepanjang 2025 hanya mencapai 710,9 metrik ton level terendah dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, pasokan domestik kini mulai menipis seiring berkurangnya stok impor sebelumnya.
“Ada urgensi kejelasan kebijakan kebutuhan untuk memberikan kepastian agar impor bisa kembali berjalan. Tanpa itu, kekurangan pasokan akan muncul dan premi harga bisa meningkat setelah festival Akshaya Tritiya," ujar Sekretaris India Bullion and Jewellers Association, Surendra Mehta
India merupakan konsumen emas terbesar kedua di dunia dan importir perak terbesar secara global. Ketergantungan terhadap impor sangat tinggi karena produksi domestik terbatas.
Secara historis, pemerintah India kerap mengendalikan impor emas untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan nilai tukar. Kebijakan serupa pernah dilakukan pada periode tekanan rupiah global sebelumnya, termasuk saat lonjakan harga komoditas energi.
Pada 2026, tekanan kembali muncul. Konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak, gas, dan pupuk, yang berpotensi memperlebar defisit perdagangan India. Dalam konteks ini, pembatasan impor logam mulia dinilai sebagai langkah tak langsung untuk menahan permintaan dolar AS.
“Kenaikan biaya impor energi kemungkinan mendorong pemerintah memperlambat impor emas dan perak untuk menahan defisit perdagangan," ujar sseorang dealer di Kolkata.
Penahanan impor berpotensi memicu kekurangan pasokan di pasar domestik India, terutama menjelang periode permintaan tinggi seperti festival keagamaan. Kondisi ini bisa mendorong kenaikan premi harga emas di pasar lokal.
Di sisi global, pelemahan permintaan dari India—yang merupakan pemain utama—dapat menekan harga emas dan perak internasional dalam jangka pendek. Namun, efek ini berpotensi terbatas jika ketegangan geopolitik tetap menopang permintaan safe haven.
Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan India dan memberikan dukungan terhadap nilai tukar rupee, yang sebelumnya tercatat sebagai salah satu mata uang Asia dengan kinerja terlemah tahun ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026










