INDEF: Pertumbuhan 5,61 Persen Dibayar Mahal oleh Fiskal Negara

AKURAT.CO Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 memang terlihat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Tapi sayangnya di balik headline pertumbuhan tersebut, muncul berbagai kejanggalan yang dinilai tidak sesuai untuk mempertahankan laju ekonomi di level tersebut.
Ekonom muda INDEF, Dr. Ariyo DP Irhamna menilai pertumbuhan ekonomi awal tahun ini lebih banyak ditopang oleh stimulus fiskal ketimbang penguatan fundamental ekonomi domestik.
Baca Juga: Bersama Asian Productivity Organization, PPI Kanto Dorong Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam analisisnya, Ariyo menyoroti konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81% secara tahunan dan menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.
Artinya, hampir seperempat pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 berasal dari belanja pemerintah.
“Pertanyaan analitisnya bukan apakah pertumbuhan itu tinggi atau rendah, melainkan apakah pertumbuhan tersebut berkelanjutan ketika ruang fiskal semakin sempit,” kata Ariyo melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Senin (18/5/2026).
Dorongan fiskal besar tersebut, lanjut Ariyo tercermin dari lonjakan belanja negara pada awal tahun, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembayaran THR aparatur sipil negara, serta bantuan pangan.
Data APBN Kita April 2026 menunjukkan keseimbangan primer berbalik tajam dari surplus Rp21,9 triliun pada kuartal I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Perubahan itu berarti terjadi swing negatif sebesar Rp117,7 triliun hanya dalam satu kuartal.
Lebih jauh lagi, defisit primer Triwulan I-2026 bahkan telah melampaui pagu defisit primer APBN setahun penuh yang dipatok Rp89,7 triliun.
"Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal dalam beberapa kuartal ke depan," tulisnya.
Menurut Ariyo, jika kontribusi konsumsi pemerintah kembali normal ke kisaran 0,3–0,5 poin persentase, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya hanya berada di kisaran 4,4–4,6%.
Baca Juga: Transformasi BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
“Headline growth terlihat tinggi karena basis tahun sebelumnya sangat rendah dan didorong akselerasi fiskal,” ujarnya.
Selain defisit primer, tekanan lain muncul dari pembayaran bunga utang pemerintah.
Pada Triwulan I-2026, pembayaran bunga utang mencapai sekitar Rp144,3 triliun atau naik 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sebagai perbandingan, total pembayaran bunga utang sepanjang 2024 mencapai Rp488,4 triliun atau sekitar 14,5% total belanja negara.
Kenaikan bunga utang yang lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan negara dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam jangka panjang.
Tidak hanya itu, subsidi dan kompensasi energi pada Triwulan I-2026 juga melonjak menjadi Rp118,7 triliun, hampir empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp32,4 triliun.
Tekanan tersebut diperparah oleh harga minyak mentah Brent yang berada jauh di atas asumsi APBN serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Ariyo mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada stimulus fiskal berisiko menciptakan ilusi pertumbuhan jangka pendek tanpa memperkuat fondasi produktivitas ekonomi nasional.
Menurut dia, yang perlu diperhatikan bukan hanya besarnya angka pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperbaiki komposisi belanja negara agar lebih produktif.
Salah satu caranya adalah mempercepat realisasi belanja modal yang hingga Triwulan I-2026 baru mencapai 12,5% dari pagu tahunan.
Belanja modal dinilai memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap kapasitas produksi nasional dibanding belanja konsumtif.
Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai perlu dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran.
“Pertanyaan besarnya adalah apakah kita ingin pertumbuhan yang berkualitas atau sekadar pertumbuhan yang tinggi secara angka,” tulis Ariyo.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 7BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal







