Pendapatan BI dari Pengelolaan Valas Melonjak Saat Rupiah Melemah, Misbakhun: Jadi Pertanyaan Kita Semua

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyoroti lonjakan penerimaan BI dari pos Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV).

Berdasarkan catatan Komisi XI DPR, pendapatan HPAV BI pada kuartal IV-2026 mencapai Rp66,65 triliun atau tumbuh 212,25% dibanding periode sebelumnya.

HPAV sendiri berasal dari pendapatan bunga dan kupon Surat Berharga Negara (SBN), deposito, hingga giro valas yang dikelola bank sentral. Kenaikan signifikan tersebut memunculkan pertanyaan dari DPR terkait hubungan antara pelemahan rupiah dan peningkatan pendapatan BI.

Baca Juga: Tegur Bos BI, Misbakhun Contohkan Keberhasilan Habibie Balikkan Rupiah ke Rp6.000 Saat Krismon

“Artinya apa di saat rupiah mengalami tekanan justru BI penerimaannya paling besar. Lha ini menjadi pertanyaan kita semua, apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaan BI besar?” kata Misbakhun di sela rapat kerja di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Data DPR menunjukkan, sejak 2022 realisasi kurs rupiah terus meleset dari asumsi APBN. Pada 2025 misalnya, asumsi nilai tukar dipatok Rp16.000 per USD, namun realisasinya mencapai Rp16.865 per USD.

Pelemahan kurs tersebut berdampak langsung terhadap beban fiskal negara, terutama subsidi energi. Ketika rupiah melemah, biaya impor minyak mentah dan LPG meningkat sehingga anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG ikut membengkak.

Selain tekanan eksternal akibat penguatan dolar AS global, nilai tukar rupiah dalam beberapa tahun terakhir juga tertekan oleh arus keluar modal asing dan ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat. Data historis menunjukkan rupiah sempat menyentuh level di atas Rp16.700 per USD pada masa volatilitas pasar global 2025-2026.

Misbakhun juga meminta Bank Indonesia segera menahan laju pelemahan rupiah dan mengembalikan kurs ke level Rp16.000 per USD. Misbakhun menilai target rata-rata nilai tukar rupiah yang disepakati pemerintah dan DPR di level Rp16.500 per USD belum pernah tercapai sejak awal 2026.

Ia bahkan meminta BI menjaga rupiah agar bergerak di kisaran Rp16.000 pada sisa semester pertama agar rerata tahunan tetap sesuai asumsi makro APBN.

“Kesepakatan politik akan menjadi basis legitimasi kepada bapak melakukan seperti itu. Tapi juga dihormati keputusan politik rerata 16.500. Sampai sekarang start Januari 2026 sampai sekarang 16.500 belum pernah,” ujar Misbakhun.

Merespons ini, Perry Warjiyo memastikan BI tetap berupaya menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar valas, penguatan operasi moneter, dan koordinasi dengan pemerintah. “Kami meyakini Juni-Agustus sehingga whole year kesepakatan Rp16.200-16.800. Beri kami waktu,” ujar Perry.

Pernyataan tersebut mengindikasikan BI masih melihat peluang penguatan rupiah pada semester II-2026, meski belum secara eksplisit menjanjikan kurs kembali ke level Rp16.000 per USD dalam waktu dekat.