Kombinasi Fiskal Moneter Lebih Baik, Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi, keuangan, maupun moneter seperti yang terjadi pada periode 1997-1998, meskipun nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp18.000 per USD.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar setelah rupiah pada perdagangan Kamis (4/6/2026) menyentuh level psikologis Rp18.000 per USD, level yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral," kata Purbaya saat kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Klaim Tekanan Rupiah Hanya Faktor Sentimen

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dan dinamika global dibandingkan persoalan fundamental ekonomi domestik.

Sebagai respons terhadap pelemahan rupiah, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tengah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Purbaya menjelaskan langkah tersebut mencakup peningkatan daya tarik instrumen keuangan dalam negeri agar kembali menarik aliran modal asing (capital inflow), sekaligus menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

"Saya kira dengan kombinasi yang lebih baik antara fiskal dan moneter, rupiah bisa kembali menguat. Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Purbaya juga menambahkan pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia serta peningkatan remunerasi dari BI kepada pemerintah juga menjadi bagian dari strategi menjaga likuiditas sistem keuangan nasional.

Pernyataan pemerintah didukung sejumlah indikator makroekonomi yang relatif solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan pada 2025, sementara inflasi masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 40%, jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang maupun negara maju.

Cadangan devisa Indonesia juga masih berada pada level yang kuat. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada awal 2026 tercatat di atas USD150 miliar.

Ini cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah selama beberapa bulan ke depan.

Kondisi tersebut berbeda jauh dibandingkan saat krisis Asia 1997-1998 ketika rupiah terdepresiasi tajam dari sekitar Rp2.500 menjadi lebih dari Rp16.000 per USD, cadangan devisa menipis, sektor perbankan kolaps, dan pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi hingga minus 13,1% pada 1998.

Meski pemerintah menilai kondisi saat ini tidak mengarah pada krisis, pelemahan nilai tukar tetap membawa konsekuensi bagi sektor usaha, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Kenaikan biaya impor berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga menekan margin perusahaan. Dampak lanjutan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga barang tertentu apabila depresiasi rupiah berlangsung dalam periode yang panjang.

Purbaya menilai koordinasi kebijakan yang lebih erat antara pemerintah dan bank sentral akan membantu menekan beban biaya tersebut.

"Sinkronisasi ini pada akhirnya akan menurunkan biaya produksi yang dialami pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor," katanya.

Pelemahan rupiah menjadi perhatian investor karena terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk arah suku bunga Amerika Serikat dan dinamika arus modal internasional.

Meski demikian, pemerintah memastikan fokus utama saat ini adalah menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi.

"Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden," ujar Purbaya.