Akurat Logo

Pemerintah Perlu Lakukan 4 Hal ini Agar Penguatan Rupiah dan IHSG Tak Cuma Sementara

Yosi Winosa | 10 Juni 2026, 12:42 WIB
Pemerintah Perlu Lakukan 4 Hal ini Agar Penguatan Rupiah dan IHSG Tak Cuma Sementara
IHSG berbalik menguat sejak BI rate dinaikkan ke 5,5%

AKURAT.CO Kepercayaan pasar dan investor berbalik menguat usai BI rate dinaikkan ke 5,5%, ditandai dengan menguatnya rupiah dan IHSG pada perdagangan Rabu (10/6/2026 siang.

Di sesi I perdagangan pukul 12.15 WIB, rupiah menguat 94 poin (0,52%) ke Rp17.964 sementara IHSG naik 134,58 poin (2,34%) ke 5.881,23.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede melihat penguatan ini terbaca sebagai perbaikan sentimen jangka pendek, bukan bukti bahwa kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah sudah pulih sepenuhnya.

Baca Juga: Rangkuman Saran Chatib Basri untuk Prabowo, Mulai dari Antisipasi Pelemahan Rupiah hingga Efisiensi Anggaran

Kenaikan BI rate memberi sinyal bahwa BI bergerak cepat dan serius menjaga stabilitas rupiah. Ini membantu meredam tekanan jual, memperbaiki daya tarik aset rupiah, memberi keyakinan bahwa otoritas moneter tidak membiarkan pelemahan rupiah berjalan terlalu jauh.

"Reaksi positif pasar hari ini lebih tepat disebut sebagai kelegaan sementara. Investor melihat bahwa BI tetap kredibel dan berani mengambil langkah tegas," ujar Josua kepada Akurat.co, Rabu (10/6/2026).

Kepercayaan ke kebijakan pemerintah, lanjut Josua, baru bisa dikatakan pulih bila penguatan rupiah dan IHSG berlanjut dalam beberapa pekan, masuknya dana asing ke SBN dan saham, penurunan imbal hasil SBN, stabilisasi cadangan devisa dan komunikasi fiskal yang lebih meyakinkan.

"Kalau penguatan hanya terjadi satu atau dua hari, itu lebih mencerminkan pembalikan teknis setelah tekanan tajam, bukan perubahan mendasar dalam persepsi risiko Indonesia," tegas Josua.

Masalah utamanya saat ini adalah kenaikan BI rate hanya menjawab sisi moneter, sedangkan sebagian kekhawatiran investor berasal dari sisi fiskal dan tata kelola kebijakan.

Pasar masih menunggu apakah pemerintah benar-benar menjaga disiplin APBN, memperbaiki kualitas belanja, menahan program yang belum siap, dan memastikan kebijakan ekonomi tidak berubah mendadak.

"Selama kekhawatiran terhadap kualitas belanja, defisit, utang, tata kelola Danantara, kebijakan ekspor, dan kepastian regulasi belum dijawab, maka penguatan rupiah dan IHSG masih rentan berbalik," tutur Josua.

Pemburukan CDS RI Tekan Rupiah

Sebelumnya Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Keuangan RI periode 2013-2014, Chatib Basri melihat pelemahan rupiah erat kaitannya dengan kepercayaan investor pada profil risiko fiskal atau CDS (Credit Default Swap), istilah yang merujuk pada biaya untuk mengcover risiko gagal bayar surat utang sebuah negara.

Hasil uji data kausalitas CDS dengan nilai tukar menunjukkan bahwa 23% dari variabel penyebab pelemahan rupiah berasal dari CDS. Sebaliknya, rupiah hanya mampu menerangkan 2,3% dari pergerakan CDS

“Soal kita itu adalah soal confidence di fiskal,” kata Chatib di sela Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026)/

Data yang sama menunjukkan CDS Indonesia sudah mulai memburuk sejak Januari 2026 sebelum pecahnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Zionis Israel), yakni ketika Moody’s mengubah outlook dan muncul kekhawatiran pasar mengenai defisit anggaran yang mendekati 3%.

Artinya, pelemahan rupiah tak hanya ditrigger faktor geopolitik, tapi juga pergerakan dan disiplin fiskal domestik.

Saat ini, kelompok menengah ke atas dan korporasi disebut telah mengantisipasi depresiasi rupiah dengan melakukan lindung nilai (hedging) atau memindahkan aset ke dolar AS.

Tapi masalahnya kelompok menengah ke bawah akhirnya kena imbas inflasi bahan pangan impor yang membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang, sehingga memerlukan intervensi perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, depresiasi rupiah dianggap tidak akan membawa Indonesia ke jurang resesi, bahkan dia berpendapat pertumbuhan ekonomi di level 4,5-5% masih tergolong sangat baik dalam standar global saat ini.

"Sekarang pertanyaannya adalah sama nggak (kondisi ekonomi) 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," tutur Chatib.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.