Data Daya Beli Masyarakat DInilai Belum Akurat, Wakil Ketua Komsisi XI Minta DJP Buka Data Gaji Masyarakat

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyajikan data distribusi penghasilan masyarakat Indonesia secara lebih rinci.

Menurut Dolfie, selama ini pemerintah kerap menggunakan indikator konsumsi seperti penjualan sepeda motor dan mobil untuk menggambarkan kondisi daya beli masyarakat. Namun, indikator tersebut dinilai belum cukup untuk menunjukkan kondisi riil pendapatan warga.

"Selama ini kan kita tidak punya data penghasilan masyarakat. Menteri Keuangan selalu kalau presentasi menunjukkan daya beli tinggi, indikatornya berapa motor yang dijual, berapa mobil yang dijual, tidak pernah menunjukkan berapa clustering penghasilan masyarakat Indonesia," kata Dolfie dalam rapat dengar di DPR RI, Senin (15/6/2026).

Baca Juga: DJP Usul Anggaran Rp5,4 Triliun untuk Reformasi Pajak 2027

Dolfie meminta Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, untuk menyampaikan data tersebut secara tertulis dan memasukkannya dalam Nota Keuangan pemerintah mendatang.

Menurut dia, DJP merupakan institusi yang memiliki basis data paling lengkap terkait penghasilan wajib pajak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Dirinya menilai data kelompok masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan, mulai dari Rp5 juta hingga di atas Rp10 juta per bulan, penting untuk ditampilkan kepada publik. Selain itu, data jumlah masyarakat yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) juga perlu dipublikasikan sebagai salah satu indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat.

"Saya rasa yang punya data di pajak. Jadi masyarakat yang penghasilannya Rp5 juta ada berapa, Rp10 juta ada berapa, ditunjukkan Pak Bimo. Juga jumlah masyarakat yang taat bayar pajak, kan itu bisa digambarkan," ujarnya.

Permintaan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai kondisi daya beli masyarakat dan perlambatan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi perhatian berbagai kalangan.

Dolfie juga menyinggung penggunaan indikator Pendapatan Nasional Bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita yang selama ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, angka rata-rata tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pendapatan riil warga karena belum memperlihatkan distribusi penghasilan antar kelompok masyarakat.

"Kalau GNI yang kita jadikan patokan, 2026 rata-ratanya Rp8 juta per bulan, 2027 juga rata-rata Rp8 juta per bulan juga, cepat di mana sejahteranya. Apalagi kalau kita pertimbangkan GNI dengan kontribusi 20 persen menengah atas, 40 persen menengah dan 40 persen menengah ke bawah," kata Dolfie.

Dolfie menilai pemerintah memerlukan instrumen yang lebih detail untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Salah satunya melalui peningkatan jumlah warga yang masuk kelompok penghasilan lebih tinggi dan bertambahnya wajib pajak yang membayar Pajak Penghasilan.

"Jadi ini perlu Pak Bimo, nanti disampaikan secara tertulis. Juga pada saat Nota Keuangan sudah ada data-datanya, sehingga kita bisa mengukur dari tahun ke tahun, apakah semakin banyak yang membayar Pajak Penghasilan di atas angka sebelumnya," ujarnya.