OECD Jadi Tameng RI Jaga Arus Investasi di Tengah Gejolak Global

AKURAT.CO Pemerintah mulai mengandalkan proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai salah satu instrumen strategis untuk menjaga arus investasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik meskipun pasar global sedang menghadapi tekanan akibat konflik di berbagai kawasan, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

"Perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook, terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga: Segudang Keuntungan Aksesi OECD

Menurut Airlangga, kawasan Indo-Pasifik masih menjadi salah satu wilayah yang relatif aman bagi investor global. Kondisi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi ASEAN yang tetap berada di atas 4% serta stabilitas kawasan yang ditopang negara-negara utama seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah melihat peluang dari pergeseran rantai pasok dunia atau global supply chain realignment.

Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia bahkan mencatat tingkat keterisian yang tinggi dan mulai menyiapkan ekspansi untuk menampung masuknya investasi baru.

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.905,6 triliun, tumbuh sekitar 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sekaligus melampaui target pemerintah.

Pemerintah menilai momentum tersebut perlu dijaga melalui reformasi kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor global. Salah satunya melalui aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berlangsung.

Airlangga menjelaskan keanggotaan OECD diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi nasional, memperkuat tata kelola ekonomi, dan memperluas akses Indonesia ke pasar global yang memiliki nilai ekonomi sekitar USD64 triliun.

Langkah tersebut dinilai penting karena investor global saat ini tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga kualitas regulasi, kepastian hukum, serta kesesuaian standar tata kelola dengan praktik internasional.

Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi domestik, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.

"Kerja sama antara fiskal dan moneter ini sudah sangat baik. Karena kami juga secara reguler bertemu. Dan kita memonitor dana pihak ketiga di perbankan, penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di pasar yang sangat diperlukan," ujar Airlangga.

Sebagai konteks, Indonesia resmi menyerahkan Initial Memorandum dalam proses aksesi OECD pada 2025. Langkah tersebut menjadi tonggak penting menuju keanggotaan penuh yang selama ini didominasi negara-negara maju.

Bagi pasar, aksesi OECD dapat menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim usaha dan memperkuat standar kebijakan ekonomi.

Di tengah investor global yang semakin selektif akibat risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia, pengakuan internasional semacam ini berpotensi menjadi faktor pembeda dalam perebutan investasi antarnegara.