Serial Merdeka Finansial (I): Daya Beli Semu dan Kelas Menengah yang Kian Rapuh

AKURAT.CO “Rame banget gini yang dateng tapi pada beli kagak ya,” celetuk Dhika, salah satu pengunjung GIIAS 2026 menyangsikan kemampuan atau daya beli ribuan pengunjung lain yang memadati area showunit berbagai mobil baru sederet merek otomotif.

Kecurigaan Dhika merefleksikan ketidakyakinan konsumen dengan kondisi perekonomian, terutama kelas menengah saat ini.

In this economy, Dhika mungkin trauma dan tidak salah juga. Faktanya di GIIAS 2025 tahun lalu, meski volume SPK naik 12% ke 38.000 unit kendaraan, tapi nilainya justru turun. Mayoritas SPK terjadi pada kendaraan baru yang harganya jauh lebih terjangkau.

Daya beli, daya beli dan daya beli. Demikian headline kebijakan ekonomi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, yang semakin jauh panggang dari api untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Baca Juga: Medical Poverty: Ancaman Baru yang Bisa Menjatuhkan Kelas Menengah Indonesia ke Jurang Kemiskinan

Kebijakan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, menurut hemat Prof. Didik J. Rachbini, Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, tak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5%.

Terbukti, pada dua kuartal pertama 2026, Indonesia masih terjebak di pertumbuhan ekonomi 5%, masing-masing 5,61% dan 5,29%. Akar masalahnya, yang dijaga daya belinya hanya kelompok bawah dan atas, sementara kelas menengah terpinggirkan hingga terhimpit.

“Faktor konsumsi masyarakat sudah tidak bisa diandalkan karena kelas menengah sudah tergerus dan menurun jumlahnya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat,” tutur Prof. Didik J. Rachbini kepada Akurat.co, Minggu (7/8/2026).

Sebagai salah satu engine pertumbuhan ekonomi andalan RI, kelas menengah sudah kehabisan bensin, terlihat dengan fenomena mantab (makan tabungan), manset (makan aset), hingga manja (makan pinjaman). Kontras dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, kemudian baru-baru ini Vietnam dan Filipina, mereka mampu mengail pertumbuhan ekonomi 8%, seiring kokohnya kelas menengah mereka.

Vietnam dan Filipina bahkan resmi masuk kelompok upper-middle income (negara dengan pendapatan per kapita USD4.363 hingga USD14.375) versi Bank Dunia per Juli 2026 lalu, menyamai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sementara Indonesia kehilangan traksi karena sempat turun ke kelas lower-middle income pada 2021 lalu dan baru comeback ke kelompok upper-middle income pada 2023.

Menjamurnya Aspiring Middle Class

Porsi kelas menengah di Indonesia, yang mayoritas merupakan pekerja kantoran (formal) anjlok dari 14,5% di 2018 ke 7% di 2025. Mereka menguap menjadi kelompok yang disebut aspiring middle class, dikenal juga sebagai fragile middle class.

Ketidaksesuaian struktural dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal berkualitas tinggi mendorong banyak pekerja berpendidikan beralih ke sektor informal. Hal ini menjadi sorotan Bank Dunia.

Ibarat segitiga sama sisi, middle class RI terlalu terkonsentrasi pada lower middle class yang rapuh. Kegita terjadi shock economy sedikit saja seperti PHK, mereka langsung terjun bebas.

Berbagai gejala rapuh kelas menengah Indonesia ini dipercaya sebagian kalangan adalah by design atau struktural.

“Ini muncul salah satunya dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap kelas menengah. Maka untuk menghilangkan yang sifatnya struktural, salah satunya adalah memberikan penguatan yang jauh lebih besar pada kelompok yang kerap diabaikan ini," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara.

Salah satu juga yang bisa membuat hal struktural bisa dihilangkan, lanjut Bhima, adalah dengan instrumen perpajakan. Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat pada tahun 1930 sampai 1950 menghadapi anomali. Ketimpangannya naik pada awal perang dunia pertama dan kedua.

Tetapi kemudian ada kebijakan pajak penghasilan (PPh) untuk 10% orang yang paling kaya, sehingga asetnya lantas tak hanya berkutat di kelompok super kaya. Dengan tarif pajak sebesar 70% bagi si super kaya tembus, data historis menunjukan jarak antara mereka dan kelompok di bawahnya terus menipis, memberikan ruang ke kelompok lain termasuk kelas menengah dan miskin naik kelas.

“Jangan lupa, orang super kaya punya kecenderungan melakukan BEPS (base erotion profit shifting) atau penghindaran pajak ke tax haven (negara suaka pajak dengan tarif nyaris 0 persen) karena mereka memiliki sumber daya akuntansi, sumber daya konsultan. Itu uang dari pendapatan Indonesia itu bisa dicatatnya di negara-negara yang disebut sebagai tax heaven. Padahal bisnisnya, keuntungannya, diambil dari Indonesia," ujar Bhima.

Kondisi Makroekonomi Picu Anomali Kelas Menengah RI

Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai, secara teori, sebuah pemerintahan atau pemangku kebijakan jarang dengan sengaja mendesain agar kelas menengah rentan. Justru sebaliknya, seharusnya mereka mendesain sedemikian rupa kebijakan agar dapat meningkatkan atau menaikkan kelas menengah.

Pemerintah Indonesia saat ini ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Seharusnya pemerintah mendorong kelas menengah naik kelas, karena salah satu modal mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah kelas menengah harus berdaya beli dan naik kelas karena mereka adalah motor pertumbuhan ekonomi.

“Kelas menengah merupakan mesin pertumbuhan ekonomi, tercermin dari hampir setengah konsumsi rumah tangga dari kelas menengah. Mereka lebih cenderung berinvestasi pada human capital mendatang, dan cenderung membayar hampir setengah dari semua pajak tidak langsung yang mendanai investasi pemerintah untuk pertumbuhan,” ujar Telisa kepada Akurat.co, Minggu (9/8/2026).

Namun demikian, berbagai tekanan ekonomi dari sisi makro belakangan turut menciptakan anomali kelas menengah RI. Pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga acuan BI, kenaikan harga BBM non subsidi hingga pemadaman listrik bergilir turut memberikan tekanan ke kelas menengah.

Prof. Telisa mengutip penelitan Dr. Chatib Basri yang menunjukkan bahwa pada periode 2019-2025 pertumbuhan kelas menengah RI negatif dibanding periode 2014-2019. Berkebalikan denga China, Singapura bahkan Bangladesh yang terus terjaga tak terkontraksi.

Penurunan ini tak terlepas dari pemburukan kondisi makroekonomi yang terus menekan kelompok ini. Di tengah PDB yang tumbuh di kisaran 5% itu, ada penurunan daya beli kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tercemin dari kekhawatiran Dhika, salah satu pengunjung GIIAS 2026 tadi. Juga terlihat dari penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor segmen LCGC, merosotnya penggunaan kartu debit, yang beralih ke fasilitas utang seperti paylater.

“Artinya pertumbuhan ekonomi ini belum otomatis menciptakan pekerjaan yang produktif, sehingga Indonesia berpotensi terus terjebak dalam jebakan pendapatan menengah jika tak segera beralih ke sektor yang berfokus pada produktivitas dan inovasi,” ujar Prof. Telisa.

Jika dibedah satu-satu, berbagai gejala perlambatan ekonomi turut mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kelas menengah. Ambil contoh, pelemahan rupiah. Depresiasi nilai tukar Garuda ini memicu lonjakan biaya hidup terutama imported inflation lantaran biaya impor bahan baku dan pangan lebih mahal. Harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan hingga transportasi pun melojak.

Pelemahan rupiah juga punya konsukuensi ke pergeseran pola konsumsi. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan tabungan, kelas menengah terpaksa memangkas pengeluaran sekunder, seperti hiburan, pariwisata, dan belanja non-prioritas. Tidak kalah parah, ada penurunan nilai aset dan investasi. Pelemahan nilai mata uang dapat menggerus nilai tabungan dan investasi, terutama bagi mereka yang memiliki eksposur ke instrumen berbasis valuta asing.

“Kemudian kenaikan BI rate membebani kelas menengah melalui kenaikan biaya cicilan (seperti KPR dan kendaraan), penurunan daya beli akibat lonjakan harga barang, serta meningkatnya risiko ‘turun kelas’ menjadi kelompok rentan/ fragile karena ruang belanja yang kian sempit. Jangan lupa juga, banyak kelas menengah yang juga menjalankan usaha kecil atau mandiri. Naiknya biaya pinjaman (kredit modal kerja) dan biaya operasional menekan profitabilitas usaha mereka,” papar Prof. Telisa.

Lantas, kenaikan harga BBM non-subsidi turut memicu efek domino yang paling signifikan dirasakan oleh kelas menengah yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi namun tak pernah dapat perlinsos. Selain menggerus daya beli, juga beban pekerja bagi pelaku UMKM dan paling kentara adalah fenomena down grading dimana kelas menengah terpaksa menurunkan standar konsumsi atau haya hidup.

Terakhir, pemadaman listrik bergilir sangat memukul kelas menengah, terutama karena ketergantungan mereka pada teknologi dan mobilitas. Dampak utamanya meliputi lonjakan biaya untuk membeli genset atau perangkat daya cadangan, gangguan serius pada pekerjaan dari rumah (WFH) dan aktivitas bisnis, serta kerusakan pada peralatan elektronik akibat tegangan yang tidak stabil.

Bhima mencatat kelas menengah RI saat ini juga sangat rentan usai dihantam bencana alam di Sumatra beberapa waktu lalu. Berbeda dengan kelompok super kaya yang ketika ada bencana mampu membangun rumah dengan cepat atau bahkan rumahnya tidak di daerah lokasi bencana, kelas menengah tak punya opsi untuk pindah lokasi sehingga pemulihan pasca bencananya akan lebih lama.

“Nah, itu salah satu yang kita lihat juga di di Sumatera misalkan dan di daerah lainnya. Jadi memang kelas menengah RI terjun bebas dalam 10 tahun terakhir ini, turunnya 10 juta orang dalam periode ini, menjadi kelas menengah rentan baru atau orang miskin baru. Tidak ada program apapun yang meng-address kelompok menengah ini. Yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah kelas menengah,” tutur Bhima.