Independensi BI Diuji, Pasar Menanti Arah Gubernur Baru

AKURAT.CO Pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah pengunduran diri Perry Warjiyo bukan semata persoalan siapa yang akan memimpin bank sentral.

Bagi pasar keuangan, pergantian tersebut menjadi ujian terhadap sejauh mana independensi BI tetap terjaga ketika pemerintah membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih agresif untuk mengejar pertumbuhan.

Ekonom sekaligus Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr Handi Rizsa, menilai independensi BI kerap keliru dipahami sebagai sikap bank sentral yang harus berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah.

Menurut Handi, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral justru merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga: Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ada 20 Lebih Jurusan yang Bisa Daftar, Ini Syaratnya

Namun, koordinasi tersebut tidak boleh berubah menjadi subordinasi yang membuat bank sentral kehilangan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan mandat dan pertimbangan profesional.

“Koordinasi berarti pemerintah dan bank sentral duduk bersama untuk berbagi informasi dan menyelaraskan kebijakan. Sebaliknya, subordinasi berarti bank sentral kehilangan kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan mandat dan penilaian profesionalnya,” kata Handi kepada AKURAT.CO, Kamis (13/8/2026).

Kekhawatiran mengenai arah independensi BI mengemuka setelah Perry Warjiyo secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada akhir Juli 2026.

Pemerintah menerima pengunduran diri Perry pada 27 Juli 2026. Bank Indonesia menyatakan Perry mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi.

Sesuai ketentuan. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti kemudian menjalankan tugas sebagai pejabat sementara gubernur.

Pergantian mendadak tersebut sempat diikuti gejolak di pasar keuangan. Reuters melaporkan rupiah melemah 0,36% setelah kabar pengunduran diri Perry dan indeks saham Indonesia terkoreksi 0,17% pada saat itu.

Reaksi tersebut menunjukkan bahwa pasar tidak hanya memperhatikan keputusan suku bunga atau intervensi nilai tukar. Kredibilitas dan kepastian mengenai siapa yang memimpin bank sentral juga menjadi bagian dari pertimbangan investor.

Perkembangan terbaru kemudian memberikan sinyal berbeda. Pada 10 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI.

Destry sebelumnya telah menjadi Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan menjalankan tugas sebagai gubernur sementara setelah Perry mundur.

Baca Juga: Riset DBS Ungkap Wajah Baru Bank Indonesia dan Prediksi Masa Depan Rupiah, Ini yang Perlu Kamu Ketahui

Pencalonan Destry disambut positif pasar dan mendorong rupiah ke level tertinggi sejak 18 Juni. Pasar menilai pengalaman Destry di bank sentral dan pasar keuangan dapat memberikan kesinambungan terhadap arah kebijakan moneter.

Independensi Bukan Berarti Berseberangan dengan Pemerintah

Handi mengatakan, tantangan bagi gubernur baru bukan memilih antara pemerintah atau pasar, melainkan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan mandat stabilitas.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan moneter. Dibutuhkan bauran kebijakan yang mencakup fiskal, investasi, industri, hingga reformasi struktural.

"Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan BI tetap diperlukan. Pengendalian inflasi, misalnya, tidak cukup dilakukan melalui suku bunga. Stabilitas harga juga dipengaruhi kebijakan pangan dan distribusi," tulisnya.

Hal serupa berlaku pada nilai tukar. Menurut Handi, stabilitas rupiah membutuhkan dukungan dari sisi ekspor, investasi, dan perbaikan neraca pembayaran.

Dengan demikian, koordinasi kebijakan tidak otomatis berarti hilangnya independensi bank sentral.

“Independensi Bank Indonesia sejatinya mewujud dalam koordinasi intensif dengan pemerintah, bukan subordinasi,” ujarnya.

Secara hukum, BI memang ditempatkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Artinya, ruang koordinasi tetap ada, tetapi keputusan moneter harus tetap berada dalam koridor mandat BI.

Tiga Ujian Gubernur Baru Bank Indonesia

Menurut Handi, gubernur BI berikutnya setidaknya menghadapi tiga agenda utama yakni menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan.

Tantangan tersebut tidak ringan karena tekanan terhadap rupiah sepanjang 2026 membuat stabilitas nilai tukar menjadi salah satu perhatian utama bank sentral.

Pada Juni 2026, BI bahkan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari kenaikan kumulatif 100 basis poin yang dilakukan BI dalam periode sekitar satu bulan untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Kebijakan tersebut juga berdampak pada aliran modal. Aliran modal asing ke pasar keuangan domestik mencapai Rp60,2 triliun hingga 17 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Rp4,9 triliun masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp55,3 triliun ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Di sisi lain, bank sentral juga perlu menjaga agar kebijakan stabilisasi tidak mengorbankan likuiditas dan pertumbuhan kredit.

Pada Juli 2026, BI mencatat kondisi likuiditas perbankan masih terjaga. Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) turun dari 6,62% pada 18 Juni menjadi 6,17% pada 16 Juli. BI juga mencatat ekspansi likuiditas melalui operasi moneter mencapai Rp837,11 triliun per 16 Juli.

Data tersebut memperlihatkan kompleksitas tugas bank sentral: di satu sisi harus menjaga daya tarik aset rupiah dan stabilitas nilai tukar, tetapi di sisi lain tetap memastikan likuiditas cukup untuk menopang intermediasi perbankan.

Oleh sebab itu, Handi menilai gubernur baru juga harus mampu memastikan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tetap berjalan seimbang.

"BI memiliki sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas, mulai dari suku bunga, kebijakan makroprudensial, operasi pasar hingga sistem pembayaran digital. Karena itu, keberhasilan gubernur baru tidak semata-mata diukur dari seberapa tinggi atau rendah suku bunga BI-Rate. Pasar juga akan melihat konsistensi kebijakan, kredibilitas komunikasi, kemampuan membaca risiko global, serta koordinasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya," ucapnya.

Handi menilai Indonesia membutuhkan bank sentral yang mampu bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan secara profesional.

“Indonesia tidak membutuhkan bank sentral yang sekadar mengikuti arah angin politik, melainkan lembaga independen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah kencangnya badai global,” katanya.

Bagi pasar, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena keputusan gubernur BI dapat memengaruhi ekspektasi terhadap rupiah, inflasi, suku bunga, pasar obligasi hingga arus modal asing.

Karena itu, proses pergantian gubernur BI bukan hanya soal mencari figur pengganti Perry Warjiyo. Yang lebih penting adalah memastikan transisi kepemimpinan tidak mengubah kredibilitas kebijakan moneter secara tiba-tiba.

Dengan Destry Damayanti yang telah diajukan sebagai calon tunggal, pasar kini menunggu proses persetujuan di DPR sekaligus melihat apakah kesinambungan kebijakan BI dapat dipertahankan.