Prabowo Soroti PDB RI Tak Direbasing 10 Tahun, Apa Dampaknya?

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menyoroti metode penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang disebut belum diperbarui atau direbasing selama lebih dari 10 tahun.

Pembaruan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena ukuran PDB menjadi salah satu dasar dalam menghitung rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan kualitas data ekonomi dengan penyusunan kebijakan fiskal. Menurutnya, angka APBN sangat bergantung pada data makroekonomi, sementara data makroekonomi bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan pemerintah.

Baca Juga: 290 BUMN Ditutup, Prabowo Mau Sisakan yang Produktif

"Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita," kata Prabowo.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia telah lebih dari satu dekade belum melakukan rebasing atau pembaruan cara menghitung aktivitas ekonomi.

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," ujar Prabowo.

Pemerintah menggunakan PDB sebagai pembagi dalam menghitung rasio defisit APBN terhadap ukuran perekonomian.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB.

Pada saat yang sama, pemerintah mengasumsikan PDB Indonesia pada 2027 mencapai Rp27.987 triliun.

Prabowo memberikan ilustrasi mengenai hubungan antara besaran PDB dan rasio defisit.

"Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB," katanya.

Namun, menurut Prabowo, apabila hasil pembaruan data menunjukkan ukuran ekonomi Indonesia lebih besar dari asumsi yang digunakan, rasio defisit terhadap PDB juga akan menjadi lebih rendah.

"Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil," ujar Prabowo.

Dengan kata lain, nominal defisit tetap dapat berada pada level yang sama, tetapi rasio defisit terhadap PDB berubah apabila ukuran ekonomi yang menjadi pembaginya mengalami perubahan.

Pemerintah kemudian menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu sumber penting untuk memperbarui data ekonomi.

Prabowo mengatakan sensus tersebut sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.

Sebanyak 251.000 petugas disebut dikerahkan untuk melakukan sensus di seluruh desa di Indonesia.

"Sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil," kata Prabowo.

Prabowo juga meminta masyarakat mengisi data sensus secara jujur.

Ia menegaskan data sensus ekonomi tidak akan digunakan pemerintah untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan masyarakat.

"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," ujarnya.

Menurut Prabowo, data tersebut akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih tepat.

"Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," katanya.

Pembaruan data ekonomi juga akan digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

DTSEN memiliki peran penting dalam penyaluran berbagai kebijakan sosial karena digunakan sebagai basis data untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Prabowo menilai hasil sensus ekonomi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memperbarui angka PDB.

Baca Juga: Prabowo Ingin Indonesia Jadi Penentu Harga Komoditas Dunia

"Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting," kata Prabowo.

Rebasing PDB pada dasarnya dilakukan untuk menyesuaikan tahun dasar dan struktur ekonomi dalam penghitungan PDB agar lebih mencerminkan kondisi perekonomian terkini.

Struktur ekonomi Indonesia terus berubah. Kontribusi sektor-sektor ekonomi, pola konsumsi, investasi, hingga aktivitas produksi dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Jika struktur ekonomi berubah tetapi basis pengukuran tidak diperbarui dalam periode yang panjang, data PDB berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan komposisi aktivitas ekonomi terbaru.

Karena itu, pembaruan basis penghitungan dapat menghasilkan ukuran PDB yang berbeda dari angka sebelumnya.

Perubahan tersebut kemudian memiliki implikasi terhadap berbagai indikator ekonomi yang menggunakan PDB sebagai pembanding, termasuk rasio defisit dan rasio utang pemerintah terhadap PDB.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah sendiri memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%.

Dengan asumsi PDB mencapai Rp27.987 triliun, pemerintah merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dan defisit 2,40% terhadap PDB.

Karena itu, pembaruan data PDB menjadi penting untuk memastikan indikator fiskal yang digunakan pemerintah mencerminkan ukuran perekonomian yang aktual.

Meski pembaruan data dapat menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih mutakhir, proses tersebut juga membutuhkan konsistensi metodologi dan komunikasi yang jelas kepada publik.

Perubahan basis penghitungan dapat membuat angka PDB dan sejumlah indikator ekonomi mengalami penyesuaian. Hal tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar perubahan angka tidak dianggap sebagai perubahan kinerja ekonomi secara tiba-tiba.

Pemerintah juga perlu memastikan hasil sensus ekonomi memiliki cakupan dan kualitas data yang memadai.

Sebab, semakin akurat data ekonomi yang dikumpulkan, semakin kuat pula dasar yang digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal, menghitung kebutuhan belanja, menetapkan target penerimaan, dan mengukur rasio defisit.

Pada akhirnya, persoalan rebasing bukan sekadar perubahan metode statistik. Bagi pemerintah, pembaruan tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana Indonesia mengukur ukuran ekonominya dan menggunakan angka tersebut untuk menentukan kebijakan fiskal.

Prabowo menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu fondasi dalam penyusunan APBN.

"Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting," kata Prabowo.