Jakarta Bisa Tiru Daerah Lain Soal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diharap bisa belajar dari Jawa Tengah terkait penyesuaian tarif angkutan umum yang gencar diwacanakan akhir-akhir ini.
Pakar transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengatakan, langkah ini bisa menjadi solusi agar masyarakat berekonomi rendah tidak terbebani dengan kenaikan tarif Transjakarta dan KRL Jabodetabek.
"Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot Semarang (Trans Semarang) dengan memberikan subsidi penumpang bus," katanya dalam keterangan, Minggu (5/5/2024).
Baca Juga: Resmi Ada Perubahan, Berikut Daftar Lengkap Nama Halte Transjakarta Terbaru
Djoko menjelaskan, Trans Semarang yang dikelola Pemkot Semarang bertarif Rp4.000 tetapi terdapat tarif khusus Rp1.000 bagi kelompok tertentu seperti pelajar/mahasiswa, pemegang Kartu Identitas Anak (KIA), anak usia balita, penyandang disabilitas, penumpang usia 60 tahun ke atas dan veteran perang.
"Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemprov Jawa Tengah bertarif Rp4.000, diberikan tarif separuh untuk pelajar, mahasiswa dan buruh," ujarnya.
Selain itu, Djoko menyoroti pemberian public service obligation (PSO) dari KRL Jabodetabek yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, 60 persen pengguna KRL adalah kelompok ekonomi mampu.
"Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis. Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, besaran serta arah perubahan tarif," jelasnya.
Pada 2023, pemerintah melalui DIPA Kementerian Keuangan telah menganggarkan PSO untuk perkeretaapian sebesar Rp3,5 triliun, sebanyak Rp1,6 triliun diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.
Sedangkan, anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp177 miliar atau 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek.
"Sungguh tidak berimbang. Kepentingan layanan transportasi umum daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) Se-Indonesia kalah jauh ketimbang warga Jabodetabek. Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek maka anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran," Djoko menerangkan.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta yang sejak 2007 belum ada perubahan. Adapun, tarif yang semulanya Rp3.500 akan dinaikkan menjadi Rp5.000.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Pemasaran KCI, Broer Rizal, mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









