Bicara Udara Serukan Prioritas Penanganan Polusi kepada Gubernur Jakarta Terpilih

AKURAT.CO Menyambut kepemimpinan baru di Jakarta, organisasi nirlaba Bicara Udara menyerukan agar isu polusi udara menjadi prioritas utama.
Melalui sembilan rekomendasi strategis, mereka mendorong langkah nyata dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk mengatasi permasalahan polusi yang semakin mengancam kesehatan dan produktivitas warga Jakarta.
“Kualitas udara di Jakarta tidak bisa lagi diabaikan. Kami berharap Gubernur Jakarta terpilih segera mengambil tindakan tegas dan menerapkan kebijakan efektif demi udara bersih dan sehat bagi seluruh warga,” ujar Novita Natalia, Co-Founder Bicara Udara, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).
Salah satu usulan utama adalah pengembangan aplikasi “Pantau Udara,” yang berfungsi memantau kualitas udara secara real-time dan mengidentifikasi titik sumber polusi.
Baca Juga: Penabulu Shop, Platform Belanja Thrifting Berkelanjutan Pertama di Indonesi
Sistem ini, menurut Novita, dapat mereplikasi keberhasilan aplikasi “Pantau Banjir Jakarta” untuk memberikan transparansi data kepada masyarakat.
“Data yang terintegrasi dari berbagai sumber, seperti Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen berbiaya rendah, penting untuk mengidentifikasi sumber polusi dan menindaklanjutinya secara tepat,” tambahnya.
Selain itu, Bicara Udara mendorong penguatan sistem peringatan dini yang diikuti dengan penegakan hukum untuk menghadapi kondisi polusi ekstrem.
Polusi udara yang bersifat lintas batas juga memerlukan kolaborasi antarwilayah Jabodetabekpunjur, terutama dalam inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi lintas wilayah.
Sektor transportasi menjadi sorotan utama dalam rekomendasi ini. Langkah strategis yang diusulkan mencakup:
- Penerapan jalan berbayar elektronik (ERP).
- Insentif tarif transportasi publik pada jam sibuk.
- Penambahan rute Jaklingko dan Feeder Transjabodetabek.
- Pemberlakuan zona rendah emisi.
- Evaluasi program uji emisi kendaraan.
- Distribusi BBM rendah sulfur.
Baca Juga: Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Ajukan Praperadilan
“Masyarakat harus diberikan pilihan transportasi publik yang ramah lingkungan. Insentif dan kebijakan tarif akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” jelas Novita.
Pada sektor industri, Bicara Udara merekomendasikan pemasangan scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk, pencabutan izin industri yang terbukti menyebabkan polusi, serta peningkatan transparansi hasil evaluasi lingkungan.
Tak kalah penting, Bicara Udara menekankan edukasi dan partisipasi masyarakat. Mereka mengusulkan pemberlakuan denda maksimal sebesar Rp500.000 untuk pelanggaran pembakaran sampah serta sistem pelaporan yang lebih efisien.
Rekomendasi ini sebelumnya telah disampaikan kepada tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam acara Biru Talks bertajuk “Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara” pada 14 November 2024 di Tebet, Jakarta.
Dengan kepemimpinan baru yang segera berjalan, Bicara Udara berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dapat mengambil langkah progresif untuk menciptakan udara bersih dan sehat di ibu kota.
Baca Juga: KPK Cecar Yasonna Laoly Soal Surat ke MA dan Data Perlintasan Harun Masiku
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









